Tingkatkan Kualitas SDM, APINDO Jabar Teken MoU dengan UPI dan IKA UPI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) serta Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). 

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan sumber Daya manusia UPI, Adang Suherman, Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu dan Ketua Ikatan Alumni UPI, Enggartiasto di Gedung Achmad Sanusi, Kampus Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jalan Setiabudhi, Kota Bandung pada Jumat, 28 Oktober 2022 lalu.

Acara ini berlangsung dalam satu rangkaian kegiatan pelantikan Pengurus Pusat IKA UPI masa Bakti 2022-2027 yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum IKA UPI, Enggartiasto Lukita, Wakil Rektor UPI Bidang Keuangan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Adang Suherman, Sekretaris Majelis Wali Amanah (MWA) UPI, Ketua Senat Akademik, para Dekan Fakultas, serta sejumlah sesepuh alumni UPI, baik Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, maupun Dewan Pakar.

Baca Juga: Kerjasama dengan Kadin dan Apindo, Spark Perkuat Ekosistem Cybersecurity Indonesia

Ketua APINDO Jabar Ning Wahyu menyambut baik MoU dengan UPI dan IKA UPI dan berharap kolaborasi tersebut mampu menjadi jembatan antara mahasiswa dan lulusan UPI dengan dunia kerja, serta menjadi solusi atas tantangan ketenagakerjaan di Jawa Barat. 

"Saya beberapa kali dialog dengan Pak Enggar. Selama ini industri melihat ada gap antara kampus dengan dunia kerja, terutama kemampuan lulusan baru untuk bersaing di tempat kerja. Biasanya mereka itu endurance-nya masih sangat rendah. Mereka juga tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menempati jabatan atau pekerjaan tertentu," jelasnya.

"Itulah kemudian kita hadir melakukan MoU ini, sehingga nanti bisa bersama-sama mengembangkan pola pemagangan baru sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia kompeten dan siap kerja," sambungnya.

Ning menilai banyak kolaborasi yang dapat dilakukan antara dunia usaha dengan UPI maupun IKA UPI. Salah satunya ialah kebijakan pemagangan yang semula hanya tiga bulan menjadi 1-2 semester. Dengan proses pemagangan yang tepat selama 1-2 semester maka akan memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran bagi lulusan sebelum memasuki dunia kerja. 

"Itu sangat luar biasa banget. Dulu, terus terang saja, ketika mahasiswa melakukan magang, biasanya kita (pengusaha) itu agak keberatan karena mahasiswa yang magang tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Kalau magang itu begini lho mentality yang harus ada, behaviour harus begini," ungkapnya.

Bahkan, kata Ning, ada juga pengalaman pengusaha yang kapok menerima mahasiswa magang karena ketika mereka ditempatkan di posisi yang agak krusial, dia kemudian menyebarkan apa yang sudah dia kerjakan. 

"Padahal itu rahasia perusahaan misalnya. Karena banyak kejadian itu, akhirnya banyak pemagang itu ditempatkan di tempat yang tidak penting," katanya.

Menurutnya, dengan pemagangan selama 1-2 semeter mampu terjalin kepercayaan sehingga kapabilitas calon karyawan betul-betul terasah. Dengan begitu, semua pihak akan mendapatkan benefit. Mahasiswa juga mendapatkan pengalaman kerja secara memadai, sedangkan perusahaan mendapatkan lulusan yang siap kerja dan teruji. 

"Adek-adek mau magang di tempat saya? Ini saya bawa beberapa teman pengusaha anggota APINDO. Kalau adek-dek ingin magang di perusahaan anggota APINDO, bisa menghubungi IKA UPI. Anggota APINDO itu ada lebih dari 2.000 perusahaan. Kami siap berkolaborasi dengan Anda semua," katanya.

Ketua APINDO Jabar juga menyampaikan bahwa kompetisi di dunia usaha semakin ketat. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 8,4 juta di antaranya  merupakan pengangguran. Bahkan, Jabar lebih tak beruntung lagi, di mana dari penduduk 48,78 juta jiwa yang mana jumlah tersebut sama dengan jumlah penduduk Malaysia, sebesar 17 persennya adalah pengangguran. 

"Angka pengangguran kita sangat besar. Tahun ini misalnya, sejak Januari sampai bulan kemarin ada 73 ribu pemutusan hubungan kerja (PHK). Belum satu tahun, penambahan pengangguran 73 ribu. Artinya kompetisi di Jabar sangat besar. Jangan salah, 163 ribu penganggur itu berasal dari perguruan tinggi. Di sinilah kita perlu meningkatkan daya saing," ungkapnya.

Baca Juga: BPS Jabar Mulai Lakukan Pendataan Malam Regsosek di 27 Kabupaten/Kota

Kebijakan MBKM merupakan kesempatan besar bagi mahasiswa untuk mengakses peluang dan mengembangkan diri. Dengan kebijakan ini, setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di luar prodinya.

Meskipun demikian, Ketua APINDO Jabar juga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sudah benar benar dimanfaatkan oleh mahasiswa atau tidak. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya merdeka belajar, tapi juga belajar merdeka. Yakni, mengisi kemerdekaan dengan betul-betul memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam kebijakan belajar merdeka. 

"Nah, adek-adek yang ada di sini just a very lucky, because kita sekarang MoU antara Apindo dengan IKA UPI dan UPI untuk membawa adek-adek ini ke satu level yang berbeda. Di mana nanti adek-adek ini betul-betul memiliki jalur untuk belajar apa yang diminati melalui pengurus-pengurus tadi. Apindo akan mencarikan anggota Apindo mana yang cocok untuk adek-adek," jelasnya.

Ning menilai program MBKM membuka peluang tumbuhnya fleksibilitas di kalangan mahasiswa. Aspek ini yang kemudian berkaitan dengan link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja. Seorang lulusan dituntut memiliki fleksibilitas tinggi. Hal tersebut tidak lepas dari fakta bahwa sejak 2021 lalu, tercatat 80 persen lulusan tidak sesuai antara prodi dengan pekerjaannya. 

"Gila, kan? That very crazy! Jadi, di antara lulusan kampus itu, 80 persennya bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Jadi, karena seperti itu pesan saya kepada adik-adik ini tolong kembangkan diri  sendiri, tingkatkan fleksibilitas karena kita ada pada zaman yang tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan," ungkapnya.

"Jadi, tingkatkan fleksibiltas dengan cara mengasah diri. Kita harus mempunyai kemampuan-kemampuan lain di luar kemampuan yang sekarang dipelajari. Hanya fleksibilitas itu yang menurut saya akan menempatkan adek-adek ini kepada pekerjaan yang tersedia. Apakah jelek kita bekerja tidak sesuai prodi? Enggak! Kita punya contoh ini Pak Menteri yang jurusan Bahasa Inggris bisa menjadi Menteri Perdagangan. Iya, kan? Dan, kita juga Pak Jokowi yang jurusan Kehutanan bisa jadi Presiden. Kalau saya contoh kecil, lah!" jelasnya.

Baca Juga: Anugerah Penyiaran KPID Jabar 2022 Bertepatan dengan Batas Akhir Analog Switch Off

"Jadi, saya pesan itu banget-banget. Tingkatkan fleksibilitas diri. Kita ada pada dunia di mana pekerjaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi pekerjaan itu tersedia, meskipun kita harus merebutnya. Merebut dengan apa? Dengan kompetisi. Siapa yang menang, yang siap untuk itu. Dan, yang siap untuk itu siapa? adalah anak-anak, orang-orang, yang sudah memiliki fleksibilitas!" sambungnya.

Adapun Ketua IKA UPI, Enggartiasto menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap dengan adanya MOU tersebut dapat menjawab tantangan dalam program MBKM.

"Secara khusus dengan Apindo Jawa Barat, kesepahaman ini didesain untuk menjawab tantangan  program MBKM. Kemudian juga menjawab kebutuhan untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional  yang ada di lapangan sampai membuat lembaga sertifikasi dan meningkatkan keahlian. Pak Warek, itu semua prakarsa dari kami. Dan, tanpa diminta secara resmi, kami menawarkan dan menyampaikan ini secara resmi sebagai bukti dari komitmen kami semua para alumni untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi kampus Bumi Siliwangi tercinta yang telah membentuk kami semua seperti ini," jelasnya.

Senada dengan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia, Adang Suherman, menyatakan apa yang sudah disampaikan Ketua Umum IKA UPI dan Ketua DPP Apindo Jawa Barat sudah sangat sesuai dengan arah kebijakan universitas maupun pemerintah. Kolaborasi yang dilakukan antara IKA UPI dengan Apindo Jabar sudah sejalan dengan kebijakan MBKM. 

"Memang itu juga harapan pemerintah dengan MBKM. Ingin lulusan layak dan bermartabat. Agar layak dan bermartabat itu, mahasiswa harus diperkenalkan dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (Iduka). Itu sudah difasilitasi. Magang dua semester itu salah satu cara agar mahasiswa mengenal dunia luar," katanya.

Selain itu, praktisi berkegiatan di kampus melalui program Praktisi Mengajar tidak kalah pentingnya. Dengan menghadirkan praktisi, mahasiswa bisa mengetahui apa yang terjadi di luar kampus. Secara kelembagaan, UPI sangat menunggu masukan dari luar untuk pengembangan universitas ke depan.

"Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah dosen berkegiatan di luar kampus. Sehingga ada sinergi  untuk memperbaiki kurikulum di kita. Ke depannya, kerja sama pembukaan prodi secara bekerja sama. Prodi ini fokus kepada kebutuhan Iduka. Tanpa itu susah. Masa kita akan tetap menjadi menara gading? Hebat akademik, tapi tidak eksis di Iduka. Tentu tidak demikian. Karena itu, ini sudah nyaman, saya sangat senang. Dengan kolaborasi ini, tidak susah lagi mengembangkan lulusan, mengembangkan SDM yang layak dan bermartabat," jelasnya.

Dukungan pun datang dari Wakil Ketua Bidang Diklat, Litbang, Produktivitas, K3 dan Sertifikasi DPP APINDO Jabar, Rosa Haryani Setiawati yang menyatakan kolaborasi ini menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan antara industri dan ketersediaan sumber daya.

"Momentum untuk mencetak sumber daya unggul di era 4.0 melalui penyelenggaraan Kampus Merdeka Merdeka Belajar sangatlah penting. Penyusunan kurikulum yang melibatkan dunia industri dan mitra sangat penting artinya dalam mengatasi kesenjangan kebutuhan antara pasar kerja atau industri dengan ketersediaan sumber daya," ungkapnya.

Dia menilai bahwa Link and match adalah penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja, sesuai perkembangan industri dan usaha. Link and match adalah upaya relevansi antara kompetensi yang wajib dimiliki dengan kebutuhan dunia usaha di R.40, yang dalam orientasinya diwujudkan tidak hanya dalam pemahaman sebuah knowledge namun bagaimana kesiapan mental dalam beradaptasi. bukan hanya hard skill namun soft skill tak kalah penting.

Maka, dibutuhkan sinergis dan kolaborasi antara dunia usaha dengan institusi pendidikan dalam menyiapkan tenaga pengajar dan mahasiswa nya. Praktisi mengajar, dosen magang, dan penyelarasan kurikulum adalah strategi link and match.

Baca Juga: Jabar Kebanjiran Impor Ilegal Baju Bekas, Apindo Jabar Turun Tangan

Dia juga berharap, penyusunan kurikulum baru tersebut tidak tidak hanya berorientasi mencetak lulusan siap kerja dengan hard skill-nya, tapi juga siap berwirausaha atau mampu memasuki dunia usaha melalui penguatan soft skill.

Menurutnya, penting membangun mindset kemandirian mahasiswa atau cuture set kemandirian di lingkungan pendidikan. Sebab, ketika mahasiswa masuk ke dunia kerja ataupun dunia wirausaha, mereka akan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak ringan.

"Melalui kurikulum ini kita ingin membangun sikap mental dan karakter mahasiswa/wi melalui pendekatan nilai-nilai spirit, teamwork, disiplin, kerja keras, kreatif, komunikatif, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari penguatan soft skill, bekal penting untuk sukses di dunia usaha dan dunia industri," pungkasnya.