Jabar Kebanjiran Impor Ilegal Baju Bekas, Apindo Jabar Turun Tangan

Warta Ekonomi, Bandung -

Para pengusaha tekstil di Jawa Barat mengeluhkan adanya impor ilegal yang masih terjadi, seperti masuknya produk baju bekas sehingga membuat perusahaan perusahaan tekstil sulit menjual produknya di pasar lokal sebab harga barang-barang impor yang lebih murah.

Keluhan tersebut disampaikan saat pertemuan antara Ketua Apindo Jabar dengan para pengusaha Jabar yang terdiri atas pengusaha tekstil, alas kaki, batu bara, farmasi, dan lainnya. Pertemuan tersebut bertujuan mengonsolidasi serta silaturahmi mengingat banyak hal yang sedang terjadi dan masih mungkin terjadi beberapa waktu ke depan akibat kondisi global yang kurang baik belakangan ini.

Baca Juga: Apindo Jabar Gaet PT Pos Indonesia Kembangkan Bisnis Logistik

Dalam pertemuan tersebut, pengusaha tekstil juga mengeluhkan biaya untuk penyempurnaan kain hanya 30%-nya dari batu bara. Sementara, saat ini harga batu bara sedang terdampak dan naik disebakan kondisi geopolitik dan perekonomian global.

Selain itu, para pengusaha mempertanyakan tidak adanya pembatasan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk sektor tekstil, sedangkan untuk sektor semen dan pupuk sudah diterapkan adanya HBA sebesar 90 US$/ton. Tingginya harga batu bara untuk tekstil yang saat ini mencapai 2 kali lipat jika dibanding HBA semen dan pupuk tersebut sangat memberatkan para pengusaha textile.

"Mereka meminta Apindo untuk mendiskusikan dengan berbagai pihak agar ada pengaturan HBA serta Domestic Market Obligation (DMO) untuk batu bara sektor tekstil," kata Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, kepada wartawan di Bandung, Jumat (28/10/2022) malam.

Ning menyebutkan dari sektor tekstil, pengusaha juga menyampaikan keluhan adanya kesulitan bertahan karena pasar lokal yang biasa menjadi tempat mereka menjual barang telah didominasi oleh maraknya impor baju–baju bekas.

Apalagi dengan turunnya permintaan customer hingga 50% di tahun mendatang, pengusaha tekstil mendesak adanya upaya yang harus dilakukan Apindo untuk mencegah hal tersebut terjadi berlarut–larut. Terkait hal ini, Ketua Apindo Jabar akan mengumpulkan data-data dan mempelajari terlebih dahulu untuk dilakukan evaluasi dan kajian sebelum diserahkan kepada Kementerian Perdagangan RI demi mencari solusi lebih jauh.

Ketua Apindo juga meyakini perlunya pemahaman serta campur tangan dari pemerintah untuk mengatasi hal ini dengan memberlakukan safe guard sehingga keberlangsungan dunia usaha bidang pertekstilan akan terus terjaga. "Kami akan berkoordinasi dengan API dalam menyelesaikan hal tersebut," ujarnya.

Selain itu, pengusaha juga menanyakan terkait upah. Beratnya situasi yang dihadapi para pengusaha apalagi sektor padat karya karena di sektor ini beban upah sangat signifikan, berbeda dengan sektor padat modal.

Oleh karenanya, pengusaha memohon supaya Apindo mendiskusikan hal terkait upah padat karya untuk dibedakan dengan industri lain karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh pengusaha.