Gelar BIMTEK, Kemendagri Harap Pemda dan BUMD Fokus Penyediaan Air Minum Layak

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, menjelaskan pemerintah telah membuat kebijakan National Urban Water Supply Project (NUWSP). Program ini merupakan bentuk dukungan dalam pembangunan di daerah perkotaan dengan fokus penyediaan air minum layak. Program tersebut didukung dengan dana investasi yang inovatif dan efektif.

"NUWSP juga memperkuat kinerja operasional penyedia layanan air minum (terutama BUMD air minum) dalam menyediakan air di daerah tertentu," ujar Teguh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/11/2022).

Baca Juga: Inflasi NTT Tinggi, Wamendagri Instruksikan 6 Langkah Konkret

Sebelumnya, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bangda menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum Berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM). Acara tersebut digelar di The Green Peak Hotel and Convention, Bogor, dari 14 hingga 16 November 2022.

Teguh mengatakan, Ditjen Bina Bangda telah melaksanakan pekerjaan bantuan teknis jasa konsultan Technical Assistance and Capacity Building Team Local Government (TACT-LG) dengan penyusunan panduan kapasitas Pemda di sektor air minum.

Baca Juga: Konsolidasi Bareng Kemendagri, Wapres Ma'ruf Amin Harap Kecermatan dalam Peta Pembangunan Papua

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2015, disebutkan bahwa Ditjen Bina Bangda diamanatkan menjadi salah satu CPIU yang berperan sebagai pembina umum daerah. Melalui peran itu, Ditjen Bina Bangda dapat menyinkronkan pembangunan antara pusat dan daerah, serta mendorong Pemda untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional.

"Kegiatan Bimtek tersebut memiliki sejumlah tujuan yakni meningkatkan pemahaman Pemda dan BUMD air minum dalam menerapkan SPM air minum. Kedua, meningkatkan kapasitas daerah dalam merencanakan dan menganggarkan SPM air minum. Serta terakhir, meningkatkan kapasitas daerah dalam mengevaluasi penerapan dan melaporkan capaian SPM air minum," jelasnya.

"Sedangkan peserta dalam kegiatan ini berasal dari 204 kabupaten/kota yang terdiri atas komponen Bappeda, Dinas Pengampu Air Minum, serta BUMD Air Minum," tambahnya.

Menurutnya, kegiatan ini dimaksudkan guna menambah pemahaman pemda dan BUMD air minum dalam menerapkan SPM air minum. Selain itu, untuk mengatasi kurangnya kapasitas daerah dalam merencanakan dan menganggarkan SPM air minum, serta belum maksimalnya kemampuan daerah dalam mengevaluasi penerapan pelaporan capaian SPM air minum.

Baca Juga: Sukseskan Pemilu 2024, Kemendagri Siap Tertibkan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Dalam penerapan proyek tersebut, Pemda membutuhkan panduan dan modul sebagai rujukan pelaksanaan serta referensi pemenuhan key performance indicator (KPI) Program NUWSP Ditjen Bina Bangda.

"KPI terdiri dari 4 yaitu KPI 1 mengenai Pemda meningkatkan dukungan finalisasi kepada PDAM melalui peningkatan kontribusi modal, hibah, dan penyediaan jaminan bagi PDAM dalam pembiayaan nonpublik. KPI 2 yaitu Pemda mendapatkan bantuan sebagai pembiayaan nonpublik. KPI 3 yaitu jumlah Pemda dan PDAM berpartisipasi aktif dalam program pelatihan dan peningkatan kapasitas, dan KPI 4 yaitu telah mencapai Full Cost Recovery (FCR)," ujar Teguh.

Baca Juga: Wujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan, Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Dirinya berharap gelaran tersebut dapat mendorong daerah untuk mereviu rencana dan anggarannya dalam mencapai SPM bidang air minum. Caranya yakni dengan melakukan percepatan pencapaian pemenuhan akses air minum di daerah masing-masing, melalui kerangka penerapan SPM.