Waduh! Agenda Safari Politik Anies Baswedan Dianggap Curi Start Kampanye, Pengamat: Bisa Terjadi Kekacauan Politik
Kredit Foto: Antara/Ampelsa
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menyoroti agenda safari politik yang belakangan gencar dilakukan oleh calon presiden (capres) Partai NasDem, Anies Baswedan, ke berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai hal itu dapat dianggap sebagai langkah mencuri start kampanye.
"Inikan menjadi dilema, di satu sisi dibilang kampanye juga bukan karena kampanye itu harus melalui beberapa syarat. Mereka bila dituduh kampanye pasti mengelak dengan alasan belum ada penetapan capres," kata Sugiyanto kepada GenPI, Senin (5/12/2022).
"Akan tetapi dengan hadirnya masa yang banyak juga bisa disebut sebagai bagian dari kampanye," sambungnya.
Menurutnya, safari politik tersebut dapat menjadi preseden sehingga bisa berdampak buruk terhadap jalannya Pemerintahan baik Pusat maupun Pemerintahan Daerah.
Dia mencontohkan jika apa yang dilakukan Anies dapat dicontoh dengan calon lainnya. Bahkan, calon-calon Legislatif dengan pengumpulan masa yang banyak tentunya akan menggangu jalannya pemerintahan.
"Kemudian jika ada larangan terhadap safari politik Anies dari kepolisian atau Pemda setempat saya pikir ada relevansinya karena dalam konteks yang lebih luas bisa berdampak buruk," kata pria yang disapa SGY ini.
SGY berharap Anies Baswedan dapat menahan diri untuk tidak melakukan safari politik agar tidak menjadi kecemburuan terhadap pihak-pihak lain yang akan maju Pilpres maupun Caleg.
"Mereka itu para Bacapres dan Bacaleg DPR dan DPRD bisa beranggapan dapat juga turun curi start kampaye dengan mengumpulkan masa. Artinya bila Anies bisa mereka juga harus bisa," ungkap SGY.
Lebih lanjut SGY menambahkan bila semua Bacapres lainya, semisal Prabowo, Ganjar, AHY, Puan, Ridwan Kamil, dan yang lainnya serta para Bacaleg DPR dan DPRD Kota dan Kabupaten curi start kampanye dengan mengumpulkan masa, maka bisa terjadi kekacauan politik.
"Jalannya roda pemerintahan baik pusat dan daerah akan terganggu lantaran KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan pemerintah belum menyiapkan diri. Akibatnya bisa terjadi kekacauan politik yang dapat menganggu pelayanan publik," bebernya.
Baca Juga: Kedatangan Anies Bakal Dihadang, Relawan: Pak Anies Hanya Rakyat Biasa
SGY menambahkan undang-undang tentang pemilu sudah ada. KPU juga sudah nembuat aturan pemilu dan tahapannya. Dengan begitu kata SGY, semua pihak wajib mematuhi aturan jadwal pelimu baik pilpres dan legislatif.
"Tahapan pemilu sudah dibuat rinci oleh KPU. Waktu pendaftaran Pilpres dan legislatif juga sudah ada, termasuk jadwal kampanyenya. Jadi ikuti saja aturan KPU ini secara fair," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas