Meski Aktif Bawa Jargon Digitalisasi, Tapi Indonesia Masih Hadapi Isu Ketimpangan Digital

Jargon transformasi digital masif digaungkan oleh Pemerintah Indonesia belakangan. Terutama sejak pandemi, Pemerintah aktif mendorong akselerasi digital.

Namun, kenyataannya Indonesia masih menghadapi ketimpangan digital. Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzuddin Al Farras Adha.

"Ketimpangan sektor TIK (teknologi informasi dan komunikasi) di Indonesia masih bertambah besar. Pengembangan TIK hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta dan Yogyakarta," kata dia dalam diskusi virtual INDEF, Rabu (7/12/2022).

Baca Juga: INDEF Analisis Peluang Bagi Industri Transportasi dan Logistik Online Tanah Air

Lebih lanjut, dia memaparkan masih banyak desa di luar Pulau Jawa yang kesulitan memperoleh sinyal seluler. "Terutama Maluku dan Papua, 70% lebih desa yang belum mendapatkan sinyal seluler."

Perbedaan adopsi digital sangat terasa bila dibandingkan antara masyarakat kota dan desa, lanjut Farras. Berdasarkan paparannya, pengguna internet di perkotaan mencapai 50,92% pada 2020. Sementara di desa, persentasenya hanya menyentuh 26,56%.

"Perbedaannya dua kali lipat," imbuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa adopsi digital di Indonesia masih bersifat eksklusif, yakni lebih banyak dinikmati oleh kalangan berada. Dia mengutip data The Economist pada 2020 yang menyatakan Indonesia berada di peringkat 55 untuk ketersediaan internet secara global, 61 untuk pengadaan internet, 61 untuk relevansi, dan 40 untuk kesiapan adopsi internet.

"Permasalahan sering terjadi pada relevansi pengembangan TIK dengan kebutuhan daerah serta pengadaan infrastruktur TIK," jelas dia.

Farras mendorong adanya respons dari pemangku kepentingan terkait untuk mendorong adopsi digital di Indonesia yang lebih inklusif.

"Pemerintah bisa membangun regulasi yang dapat mendukung [industri TIK] ke depan, termasuk ekosistem dan infrastruktur digital, sehingga kita bisa menikmati transformasi digital yang lebih inklusif," pungkasnya.