Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PKS Desak Gibran bin Jokowi dan Ganjar Pranowo Ungkap Sosok 'Beking' Tambang Ilegal

        PKS Desak Gibran bin Jokowi dan Ganjar Pranowo Ungkap Sosok 'Beking' Tambang Ilegal Kredit Foto: Http://pakmul.id/potret/
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Publik dihebohkan soal masalah “beking” tambang ilegal di Jawa Tengah, setelah sosok Wali Kota Solo yang juga anak dari Jokowi, Gibran Rakabuming Raka singgung masalah ini.

        Mengenai hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Gibran Rakabuming dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melapor kepada aparat kepolisian nama-nama yang diduga menjadi beking penambangan liar di wilayah pemerintahannya.

        Ia minta Walikota dan Gubernur menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menertibkan tindakan melawan hukum tersebut. Bila perlu melaporkan nama-nama tersebut langsung ke Presiden Joko Widodo. Supaya Presiden dapat memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ikut menertibkan aksi beking oleh orang besar ini.

        “Ini isu sederhana. Semua sudah ada aturannya. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah diatur kewenangannya masing-masing. Tinggal dijalankan,” jelas Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Kamis (8/12/22).

        Baca Juga: Analisis Nggak Main-main! Heru Salah Besar Nongol saat Acara Relawan Jokowi di GBK, Refly Harun: Lebih Tepat Hadir Reuni 212!

        Mulyanto pun mengkritisi upaya yang sejauh ini dilakukan di mana pihak-pihak yang membesarkan masalah ini malah membesarkan masalah ini ke media.

        Mulyanto meminta agar masalah ini segera dilaporkan ke aparat.

        “Bila benar di lapangan ditemukan pelanggaran yang dibeking orang besar maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah melaporkannya ke aparat berwenang. Bukan malah sekedar mengumbar isu di media tapi tidak menyelesaikan masalah," ujar Mulyanto.

        Mulyanto minta Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penertiban penambangan liar di wilayahnya. Bila menemukan kendala atau hambatan dalam proses penertiban maka Pemerintah jangan sungkan menempuh jalur hukum. Bukan malah membiarkan oknum-oknum pejabat yang menjadi beking leluasa melancarkan aksinya.

        "Pemerintah Pusat mestinya segera mengatasi soal ini, termasuk juga soal tambang di Kalimantan Timur. Ini kan menjadi preseden buruk hubungan pusat-daerah. Selain bocornya penerimaan negara yg semestinya diperoleh.

        Baca Juga: Kader Top Pilih Hijrah dari PSI, Andi Sinulingga Soroti Grace Natalie: Kemunafikan Ini Akhirnya Terkuak oleh Waktu!

        Kekayaan alam indonesia yang semestinya dapat memakmurkan, terkesan hanya menjadi bancakan oknum.Ini tidak sehat secara ekonomi dan politik," tegas Mulyanto.

        Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut menyebutkan sudah saatnya Pemerintah bertindak tegas kepada oknum beking penambangan liar. Karena itu perlu komitmen dan keberanian untuk memberantas perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama. Pemerintah harus punya kemauan kuat untuk memberantas beking penambangan liar ini secara tuntas.

        "Usut semua, mulai dari operator lapangan, jaringan sampai ke dalangnya. Jangan kasih kendor," tandas Mulyanto.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: