Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Yang Dihadapi Demokrasi pada 2023 Patut Diperhatikan, Ini Penjelasan Menlu

        Yang Dihadapi Demokrasi pada 2023 Patut Diperhatikan, Ini Penjelasan Menlu Kredit Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo
        Warta Ekonomi, Denpasar -

        Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa demokrasi akan membantu menghadapi tantangan sulit di tahun 2023. Hal ini disampaikan dalam Forum Demokrasi Bali/Bali Democracy Forum ke-15 di Bali, Kamis (8/12/2022).

        "Demokrasi telah membantu kita mengatasi pandemi secara lebih baik dan dengan demokrasi kebebasan berekspresi, menyampaikan aspirasi, juga dijamin dan ruang dialog serta pembuatan keputusan yang efektif juga dimungkinkan, karena adanya check and balance," kata Retno dalam konferensi pers secara virtual, Kamis.

        Baca Juga: Media Asing Soal RKUHP: Negara Demokrasi Terbesar ke-3 di Dunia Larang Seks Pranikah

        BDF ke-15 memiliki tema "Democracy in a Changing World: Leadership and Solidarity." Oleh karenanya, Retno menilai prinsip solidaritas sangat penting di dalam mendorong pemulihan ekonomi utamanya secara inklusif terutama di 2023.

        Retno mengakui demokrasi memang tidak sempurna, namun ia mengatakan bahwa pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi berfungsi.

        "Demokrasi membuahkan hasil, demokrasi delivers dan demokrasi adalah sekali lagi cara terbaik untuk memerintah dan melayani kepentingan rakyat," katanya.

        Dalam pembukaannya di BDF, Retno menegaskan bahwa demokrasi bukan merupakan tujuan, namun merupakan cara untuk mencapai tujuan. Ia menekankan demokrasi harus membawa manfaat langsung bagi rakyat dan berkontribusi memberikan solusi.

        "Dan masa depan demokrasi akan sangat tergantung pada kita, apakah kita akan terus mendukung atau menyerah terhadap demokrasi," katanya.

        "Bagi Indonesia pilihannya jelas, kita harus memelihara spirit demokrasi dan memperkuat fondasi demokrasi," ujarnya menambahkan.

        Hal ini adalah alasan Indonesia terus menyelenggarakan BDF dan terus mendorong nilai-nilai demokrasi dalam hubungan antar-bangsa. Norma internasional serta tata kelola global tidak boleh hanya ditentukan oleh segelintir negara.

        BDF ke-15 tahun ini, dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan lima organisasi internasional, dan 52 di antaranya hadir secara virtual. Turut berpartisipasi melalui message virtualnya adalah Sekjen PBB.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: