Nggak Puas Bagi Hasil Migas, Bupati Meranti Ancam Jokowi: Apa Perlu Meranti Angkat Senjata?

Bupati Meranti Muhammad Adil mengaku kecewa dengan  Dana Bagi Hasil (DBH) migas Rp10 triliun yang diambil pemerintah pusat. Apalagi pengalokasian DBH tersebut dianggap tidak adil dan transparan oleh pemerintah daerah.

Kekecewaan Bupati Meranti tersebut terungkap dalam videonya yang kemudian viral. Tak hanya itu, kekecewaan ini pun mengundang komentar dari pengamat politik, Rocky Gerung.

Dalam video tersebut diketahui Bupati Muhammad Adil hadir dalam Rakornas bertema Perspektif Daerah Penghasil berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Baca Juga: Kasus Covdi-19 Naik, Bupati dan Wali Kota Diminta Percepat Vaksinasi Booster

Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Dalam rakornas itu, Bupati Muhammad Adil menyinggung soal dana bagi hasil Rp10 triliun yang diambil pemerintah pusat.

Padahal menurut Bupati, wilayahnya merupakan daerah miskin yang harusnya mendapatkan perhatian lebih, terlebih sudah menyumbangkan migas dalam jumlah yang cukup besar.

"Kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap pusat. Karena kami daerah miskin, migas kami ambil Rp10 triliun. Jika daerah miskin, esktrim, ada minyak, uangnya diambil, pemerataannya di mana," ujarnya.

Dia menegaskan agar pemerintah pusat harusnya memprioritaskan daerah yang telah menyumbangkan hasil migas yang tergolong besar.

"Seharusnya kami yang jadi prioritas. Pak Jokowi sendiri target wajib 0 persen (angka kemiskinan). Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan buruhnya, nelayannya," ungkitnya.

Muhammad Adil kemudian mengungkit bagaimana daerah miskin bisa berkembang pesat jika produksi migas diambil tanpa ada transparansi dan bagi hasil yang adil. Padahal pendapatan migas tersebut sangat diperlukan guna mensejahterakan rakyatnya.

Dia pun mengungkapkan ribuan warga tidak bisa bekerja ke Malaysia saat pandemi COVID-19 lalu. Kondisi tersebut memperparah kemiskinan, dan belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat.

Karena itu, ia mengancam jika Pemerintah Pusat tidak mau urus daerah, maka lebih baik memberikan Meranti ke negeri sebelah, Malaysia.

"Jika bapak (Presiden Jokowi) tidak mau urus, kasihkan kami ke negeri sebelah," singgungnya.

Bahkan, ia pun mengungkapkan ancaman lainnya jika persoalan bagi hasil migas masih tidak terselesaikan. "Apa perlu Meranti angkat senjata," tanyanya kemudian. Baca Juga: Partai Demokrat Getol Kritisi Jokowi: Ogah Turun di 2024, Terus Cari Cara Langgengkan Kuasa

Saking emosinya, ia sempat memastikan akan melakukan gugatan hukum terhadap pembagian dana bagi hasil migas ini. "Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya enek menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," pungkasnya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan terkait asumsi DBH tersebut, Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.

Melansir ANTARA, dia menyebut pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.

"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 dollar AS per barel, dengan rincian 85% ke pusat dan 15% kembali ke daerah," ujar Luky.