- Home
- /
- EkBis
- /
- Transportasi
Atasi Persoalan Macet, Gerakan Nasional ke Angkutan Umum Mulai Digencarkan
Kredit Foto: JakLingko
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan kampanye Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum dalam rangka meningkatkan minat masyarakat naik angkutan umum.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang diwakilkan oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restyawan menjelaskan bahwa mengenai kehadiran angkutan umum, perlu adanya intervensi pemerintah untuk mengambil alih risiko penyediaan layanan angkutan umum yang memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal, melalui program Subsidi Pembelian Layanan Angkutan Penumpang Umum Perkotaan Buy The Service (BTS).
“Permasalahan kemacetan lalu lintas telah mengemuka menjadi permasalahan sosial yang akut. Untuk mengurangi dampak seperti di atas, maka perlu intervensi pemerintah,”Kata Danto di Yogyakarta, kemarin.
Danto menjelaskan melalui kehadiran BTS yang diberikan, diharapkan dapat memberikan stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, dan menghadirkan kemudahan mobilitas Kawasan Perkotaan.
Ia mengatakan, program ini juga didukung oleh teknologi telematika melalui penggunaan fleet management system, website, executive dashboard, serta aplikasi TEMAN BUS untuk memberikan kemudahan bagi regulator, operator dan pengguna.
Melalui aplikasi TEMAN BUS, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara real time rute, jadwal dan posisi bus. Selain itu juga telah digunakan sistem pembayaran digital berbasis chip dan QRIS
Untuk mensosialisasikan program BTS TEMAN BUS kepada masyarakat luas digunakan dengan 2 cara yakni melalui media sosial dan juga dapat dilakukan melalui pencanangan program Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum (GNKAU).
“Program Sosialisasi GNKAU dimaksudkan untuk mengajak kembali masyarakat umum menggunakan angkutan umum khususnya penggunaan BRT Buy the Service di wilayah Yogyakarta yang juga telah terintegrasi dengan layanan Trans Jogja yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta,” ujarnya
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait: