Soroti Respons Kemenkeu Soal Keluhan Bupati Meranti, Ekonom Tegas: Hanya Lari dari Masalah!

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyangkan respons Kementerian Keuangan terkait keluhan Bupati Meranti Muhammad Adil.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lewat Stafsus Menkeu yakni Yustinus Prastowo merasa keberatan dengan apa yang disampaikan Muhamad Adil karena dianggpa menyampaikan informasi yang tak sesuai sekaligus menyudutkan segenap pegawai Kemenkeu dengan menyebut “Iblis dan Setan”.

Acmad menilai respons dari pihak Kemenkeu ini seperti hanya lari dari permasalahan utama yang dikeluhkan Muhamad Adil.

“Jawaban dari Stafsus Kemenkeu ini hanya seperti lari dari masalah karena pernyataan tersebut tentunya tidak akan menyelesaikan akar permasalahannya,” jelas Achmad dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Senin (12/12/22).

Baca Juga: Di Era Jokowi Petinggi Polri Tempati Jabatan Strategis Pemerintahan, Achmad Nur Hidayat: Jadi Alat Mempertahankan Kekuasaan

Diketahui Yustinus Prastowo memberi pernyataan bahwa Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022, transfer ke daerah dana desa Rp 872 miliar atau 75 persen APBD Meranti atau empat kali lipat PAD Meranti sebesar Rp 222 miliar.

“Sungguh sangat disayangkan respon dari Kemenkeu tidak mencerminkan empati sebagai negarawan dan tidak menyentuh substansi yang menjadi sumber keresahan Muhammad Adil,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Senin (12/12/22).

Menurut Achmad, respons yang ditunjukkan oleh Kemenkeu tak menyentuh persoalan utama yang dikeluhkan Adil yakni jadi wilayah penghasil minyak termiskin.

Kemenkeu menurut Achmad justru sibuk menyoroti soal “setana dan Iblis”.

“Meranti adalah Daerah termiskin padahal penghasil minyak mentah. Yang dipersoalkan adalah kekesalan Bupati Meranti yang bertanya bahwa pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis atau setan,” jelasnya.

Achmad meminta Kemenkeu tidak boleh terpancing dan harus tetap menanggapi dengan empati dan kepala dingin untuk memecahkan persoalan yang diangkat oleh Bupati Meranti ini.

“Harus ada percakapan lebih jauh terkait solusi atas persoalan tersebut sehingga Meranti bisa berkembang lebih baik dan layak sebagai daerah penghasil minyak,” jelasnya.

Sebelumnya, Adil dengan penuh keberanian di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengeluarkan uneg-unegnya tentang tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang ia anggap tak adil didapatkan oleh masyarakatnya.

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US$ dollar/barel," kata Adil dalam video yang tersebar.

Baca Juga: Ancam Angkat Senjata Sampai Eneg Lihat Orang Kemenkeu, Ternyata Bupati Meranti Juga Berani 'Ribut' dengan Gubernur dan Menterinya Jokowi!

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," tambahnya.

“Apa perlu Meranti angkat senjata," tanya sebagaimana dalam video yang tersebar.

“Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya eneg menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," pungkasnya.