Belajar Dari Kanjuruhan, Qodari: Revolusi PSSI Dimulai dari Pembenahan Total Stadion Sepak Bola Indonesia

Direktur Eksekutif Indo Barometer mengatakan, tragedi Kanjuruhan masih menyimpan duka mendalam bagi sepak bola Indonesia, khususnya bagi para keluarga suporter yang menjadi korban peristiwa nahas 1 Oktober 2022 silam.

Salah satu aspek yang disoroti Qodari dalam insiden Kanjuruhan adalah kondisi stadion yang belum memenuhi standar keamanan Federation Internationale de Football Association (FIFA).

"Saya setuju kasus Kanjuruhan ini membuka tabir kelam kondisi sepak bola Indonesia. Ternyata banyak sekali masalahnya yang harus dibenahi. Contoh nyata yang bisa kita lihat adalah kondisi stadion yang tidak layak standar keamanan FIFA, tapi dipaksakan untuk dipakai. Ini kan bahaya sekali," kata Qodari, Kamis (15/12).

Qodari yang juga bagian dari masyarakat pecinta sepak bola tanah air menilai, kasus Kanjuruhan ini menjadi potret dari kegagalan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam mengurus salah satu aspek mendasar dalam pertandingan sepak bola, yakni memilih dan menentukan stadion yang aman dan nyaman untuk dipakai.

Atas dasar itu, Qodari menuntut adanya perombakan secara total PSSI agar tragedi yang menewaskan 135 orang itu tidak terulang lagi.

"Memang harus ada perombakan besar-besaran, saya katakan, revolusi PSSI agar pembenahan sepak bola berjalan optimal," ungkapnya.

Lanjut Qodari, langkah untuk melakukan revolusi PSSI harus diawali dengan pembenahan total stadion sepak bola di Indonesia. Sebab, ia menduga mayoritas infrastruktur stadion di Indonesia masih di bawah standar FIFA.

"Jika banyak stadion yang tidak memenuhi syarat FIFA, misalnya kuno atau stadion lama, solusinya apa? Nah di situ harus ada peran pusat untuk membangun stadion dalam skala besar-besaran,” ujar Qodari.

"Agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang solusinya adalah merenovasi atau membangun stadion yang aman dan nyaman. Jadi PR pertama kita di sepak bola itu adalah keselamatan pemain dan penonton, itu berarti stadion harus memenuhi rasa aman dan nyaman,” imbuhnya.

Kasus Kanjuruhan, kata Qodari, membuktikan kelayakan dari sebuah stadion kurang diperhatikan dengan baik, padahal menyangkut keamanan dan kenyamanan dari jalannya pertandingan.

Qodari mencontohkan, kabarnya sebagian besar kursi penonton di tribune belum memiliki kursi tunggal atau single seat. Sehingga, jumlah penontoh lebih sulit dihitung.

"Keberadaan stadion ini relatif terabaikan, dianggap sambil lalu lah, Kanjuruhan juga saya baca, area bukan penonton dijadikan tempat penonton. Jadi aspek-aspek keselamatan itu tidak boleh dilanggar, tidak bisa dinegosiasi soal keselamatan itu,” tegas Qodari.

Qodari menceritakan pengamalannya ketika berada di Stadion Al Thumama, Doha, salah satu stadion yang digunakan dalam pertandingan antara Maroko kontra Portugal dalam laga perempat final Piala Dunia 2022.

"Pengalaman saya kemarin ke Qatar stadionnya itu indah, bagus, nyaman dan pergerakan penonton itu mengalir. Coba kalau di Indonesia bisa sebagus ini. Tentu tidak harus sebagus stadion piala dunia, tapi pada dasarnya harus memenuhi syarat aman nyaman,” sambungnya.

Oleh karena itu, Qodari mendorong pemerintah pusat untuk mengambil peran dalam pembangunan stadion sepak bola yang sesuai dengan standar FIFA.

"Pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta dalam membangun infrastruktur sepak bola Indonesia, tapi pemerintah harus pegang peranan besar agar bisa sesuai dengan standar,” jelas Qodari.

Qodari mengusulkan agar pemerintah membangun stadion skala besar di tiap ibu kota provinsi. Hal ini bisa memulai dengan mengidentifikasi kondisi stadion yang ada di Indonesia. Apakah perlu renovasi atau membangun stadion yang baru.

"Bisa dihitung berapa jumlah stadion yang ada dan dipastikan standar keamanan dan kenyamanannya. Saya usul agar pemerintah bangun stadion di setiap ibukota provinsi, stadion yang memenuhi standar internasional,” ucapnya.

Lanjut Qodari, untuk memenuhi unsur aman dan nyaman dari sebuah stadion harus dilakukan audit terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan.

"Tentunya itu dimulai dengan audit dulu, diaudit dulu semua stadion di setiap provinsi dan stadion yang besar-besar. Kriteria besar itu nanti silakan ditentukan lah oleh pemerintah dan PSSI,” beber Qodari.

Sebagai landasannya, pemerintah dalam menentukan layak atau tidaknya stadion masuk dalam program renovasi pemerintah, tentu harus berdasarkan pada ketentuan FIFA.

“Mesti (stadion) memiliki daya tampung sekian ribu, nah itu bisa dianggap besar itu pun walau bukan di ibukota provinsi layak untuk masuk program renovasi atau pembangunan ulang oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.