Miris Lihat Pejabat Negara Dukung Wacana 3 Periode, Sindiran Pengamat: Mati-matian Tak Mau Kehilangan Jabatan

Menanggapi sejumlah elite pejabat negara yang terang-terangan mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin buka-bukaan.

Ia menilai sikap itu ditunjukkan demi mempertahankan jabatan. Karena kepentingan itulah para pejabat yang menggaungkan wacana 3 periode ini sampai rela melanggar konstitusi.

Baca Juga: Sudah 2 Periode, Jokowi Diminta Akhiri Jabatan dengan Husnul Khotimah: 'Seperti Pak Habibie Waktu Itu...'

"Oleh sebab itu, mereka akan mati-matian mempertahankan agar jabatannya tidak hilang," ujar Ujang kepada GenPI.co, Jumat (16/12/2022). 

Ia menilai sekenario perpanjangan masa jabatan presiden merupakan upaya agar jabatan tersebut tidak hilang.

"Dengan demikian, mereka akan tetap dihargai oleh rakyat. Biasanya hal itu disebut dengan post power syndrome," tuturnya.

Meski demikian, Ujang menilai tidak ada hal yang baik selain kepentingan politik pribadi dari menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan presiden.

"Mereka tidak ingin kehilangan jabatan atau kekuasaan meskipun harus melanggar konstitusi atau cara lainnya," kata dia.

Dirinya juga menduga para pejabat yang ketakutan tersebut akan melakukan cara-cara ekstrem meskipun harus mendegradasi demokrasi.

Baca Juga: Bamsoet Gulirkan Lagi Wacana Presiden 3 Periode, Sudirman Said Sinis: Apa Pantas Diucapkan Pemimpin Lembaga Tinggi Negara?

Seperti diketahui, sebelumnya sudah ada beberapa menteri dan ketua umum partai politik yang menyerukan agar Pemilu 2024 diundur dengan berbagai alasan. Di antaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Martitim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Selain itu, ada juga Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Baru-baru ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR La Nyalla Mattaliti juga menyuarakan soal pengunduran jadwal Pemilu 2024.