Menakar Jurus Jokowi Melawan 'Penjajah' yang Sok Ngatur Urusan Ekspor Indonesia, Sakti!

Sikap Eropa yang mendesak penjualan bijih mentah nikel (nickel ore) Indonesia kepada negara Barat mendapat tantangan keras dari Presiden Joko Widodo, kata pegiat media sosial Ade Armando.

"Bukan Jokowi namanya jika dia takut pada tekanan Eropa dan WTO (Organisasi Perdagangan Internasional), tanpa gentar Presiden hadapi langsung negara-negara Barat soal itu," ungkapnya, seperti dikutip Warta Ekonomi dari kanal YouTube CokroTV.

Baca Juga: Melihat Peluang Indonesia dalam Sidang Perkara Ekspor Nikel di WTO

Indonesia, kata Ade mengutip pernyataan resmi Jokowi, tidak mau dipaksa-paksa negara Eropa untuk mengekspor sumber daya alam yang masih dapat diolah di dalam negeri.

"Dengan tegas presiden bilang, 'masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita ... dipaksa kerja paksa, dipaksa tanam paksa, saat ini tidak mau dipaksa-paksa, serta tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa," tuturnya.

Pernyataan Jokowi jelas ditujukan kepada negara-negara Eropa yang kini sedang berupaya menghukum Indonesia yang menerbitkan aturan larangan mengekspor bijih mentah nikel.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah mengingatkan semua pihak bahwa di masa lalu Indonesia telah dieksploitasi oleh Barat, diperbudak hingga didikte.

"Sekarang, semua hal itu ingin presiden akhiri. Indonsia harus punya hak sepenuhnya untuk menentukan sendiri penggunaan sumber daya alamnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Termasuk soal pelarangan ekspor bijih mentah nikel," terang dosen Universitas Indonesia itu.

Pasalnya, kata dia, Indonesia kaya dengan nikel. Indonesia memiliki 30 persen cadangan nikel dunia, sebesar 21 juta ton sehingga menarik Eropa yang merupakan pengimpor terbesar mineral bumi itu dari Indonesia. 

"Nikel Indonesia dimanfaatkan negara Barat sebagai bahan baku baja. Ke depan Eropa akan menggunakan nikel sebagai bahan baku baterai untuk mobil listrik," katanya.

Negara-negara Eropa, yang mengadu pada WTO mendapatkan hasil yang berbunyi Indonesia telah melanggar prnsip pasar bebas.

Namun, saat ini Indonesia telah melakukan banding namun hasilnya belum lagi diputuskan.