Minta KPK Jangan Sering Lakukan OTT, Luhut Disebut Tidak Paham: Apakah karena Opung...

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) jadi sorotan soal pernyataannya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.

Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F. Silaen menyebut, Luhut tak paham apa yang dilakukan oleh pencuri uang rakyat itu karena termasuk extra ordinary crime.

“Perbuatan itulah yang membuat rakyat hidup dalam kemiskinan yang disengaja," kata Samuel dalam keterangan resminya, Rabu (21/22).

Baca Juga: Bantah Keterangan Panda Nababan, Rizal Ramli Bongkar Kejadian Sebenarnya Soal Reshuffle yang Jokowi Lakukan, Opung Luhut Disebut Kaget!

Menurutnya, seandainya Indonesia melanggengkan praktek bebas korupsi maka entah seperti apa kemajuan yang dicapai oleh negeri ini. Sebaliknya, lanjutya, pejabat negara harusnya cukup hidup dengan apa yang menjadi bagiannya.

“Apa kurang cukup tah? Rakyat yang pendapatannya Senin, Kamis aja bisa hidup dengan baik tanpa harus melakukan hal-hal yang aneh- aneh," tegas mantan fungsionaris DPP KNPI itu. 

Jika praktek korupsi ini terus dibiarkan, manurut Samuel, maka tak dapat dapat dibayangkan apabila semua kekayaan alam Indonesia dirampok oleh pejabat dan kroninya.

Lebih lanjut, ia menekankan agar Luhut sebaiknya tidak bereaksi apa-apa daripada berkomentar yang dapat melukai hati seluruh rakyat Indonesia dan membuat gaduh politik Indonesia.

“Apakah karena Opung LBP berkoloni dengan semua pejabat negara? Jadi seperti membiarkan perbuatan pejabat berlaku semaunya sendiri?,” tanya Silaen penuh keheranan.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan kepada KPK agar tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setelah digitalisasi diterapkan di berbagai sektor.

Baca Juga: NasDem Sudah Sungguh-sungguh Soal Anies Baswedan, PKS dan Demokrat Ngaku Sudah 90 Persen, Zulfan Lindan: Masa Nggak Naik-naik…

Dia mengatakan itu saat menyampaikan sambutan di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK bersama sejumlah kementerian/lembaga di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/12). 

"Kalau semua udah digitalize, kan, enggak mungkin lagi ada OTT, bagus, kan,” kata Luhut, Selasa.

Luhut mengatakan saat ini sudah terdapat 14 pelabuhan di Indonesia yang tergiditalisasi.

Hal itu menurutnya harus disambut positif. Ditargetkan, selanjutnya harus ada 149 pelabuhan kecil terdigitalisasi.