Relawan Jokowi Tolak Keras Wacana 3 Periode: Kami Tidak Mungkin ‘Mengamini’ Tindakan Berbahaya!

Tim Relawan Pro Jokowi (Projo) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang belakangan kembali digulirkan elite politik. 

Bendahara Umum Projo Panel Barus menyatakan penolakan penundaan pemilu dan Jokowi tiga periode merupakan sikap resmi organisasinya. 

"Selamatkan Jokowi dan tolak penundaan Pemilu. Buat kami isu penundaan Pemilu dan tiga periode berbahaya buat Jokowi," kata Panel di Kantor DPP Projo, Jakarta, Rabu (28/12). 

Baca Juga: PDIP Dilema, Megawati Siap Keluarkan Jurus 'Utang Budi' ke Jokowi: Ketum PDIP Rela Khianati Prabowo demi Jalan Jokowi

Dia memandang wacana itu berbahaya karena bertabrakan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi, dan berlawanan dengan semangat reformasi. Panel menilai wacana tersebut bisa mendorong lahirnya kekuasaan yang totalitarian. 

"Kami tidak mungkin ada dalam posisi yang mengamini tindakan-tindakan berbahaya," tegasnya. 

Senada, Sekjen DPP Projo Handoko mengatakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden alias Jokowi 3 periode berbahaya dan merusak tatanan demokrasi. 

Gagasan itu juga dianggap pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

"Serta mengangkangi sikap pemerintahan Jokowi yang sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal dilaksanakannya pemilihan umum," ujar Handoko. 

Baca Juga: Marah Jokowi Masuk Gereja saat Natal, Momen Natalius Pigai Hadiri Acara 212 Diungkit Warganet: Jejak Digital Memang Menyakitkan

Handoko menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki dasar, prasyarat, dan syarat yang mengharuskan pesta demokrasi ditunda. 

"Suara-suara tersebut justru berpotensi menjerumuskan kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah berlangsung sangat baik dengan berbagai kemajuan yang sudah ditandakan," tuturnya. 

Menurut Handoko, pembatasan masa jabatan presiden dua periode dan pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali dilaksanakan agar terjadi sirkulasi elite untuk keberlanjutan regenerasi yang berlandaskan pada demokrasi berbasis pemerataan distribusi kekuasaan. 

Baca Juga: Ikuti Instruksi Jokowi, Kominfo Siap Turun Tangan Dongkrak Kualitas SDM Bidang Digital

"Ini akan menjadi sikap dasar bagi Projo bahwa kami berada pada garis depan nilai-nilai untuk menjaga bahwa proses konsolidasi demokrasi harus terus berlanjut, regenerasi harus terus lanjut," tegasnya.