Gegara Kinerja dan Deklarasi Anies, Menteri Nasdem Terancam Di-reshuffle, PDIP: Sudah Seharusnya...

Beberapa waktu lalu, Ketua Bidang Ideologi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, menyebut perlu dilakukan evaluasi kinerja Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasalnya, Djarot menilai kinerja kedua menteri tersebut kurang memuaskan jelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan pernyataan Djarot merupakan bagian dari representasi sikap partai mengenai kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Nasdem yang Disebut Jadi ‘Sasaran Tembak’ Reshuffle Kabinet, Kok Demokrat yang Repot?

Pasalnya, kata Hasto, Indonesia tengah diancam oleh berbagai kemungkinan krisis, termasuk krisis pangan. Dia menilai, ancaman tersebut merupakan hal yang fundamental karena berkaitan langsung dengan perut masyarakat Indonesia.

Berdasarkan laporan jumlah beras yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, kata Hasto, Indonesia akan mengekspor beras ke Tiongkok. Kendati demikian, dia menyebut pernyataan Menteri Pertanian bertolak belakang dengan fakta lapangan.

Bahkan, lanjut Hasto, Indonesia justru harus mengimpor beras. Padahal, PDIP selalu memberikan catatan kritis terkait kebijakan impor beras.

Baca Juga: Jokowi Diingatkan Supaya Hati-hati Soal Reshuffle: Kalau Gagal, yang Dicaci Maki Rakyat Bukan Menteri, Tapi...

"Tetapi kemudian faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Bahkan kemudian kita harus mengimpor beras yang secara politik ekonomis, sebenarnya PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita melakukan impor beras," kata Hasto dalam konferensi persnya yang diikuti secara virtual, Jumat (30/12/2022).

Berdasarkan hal tersebut, Hasto mengaku PDIP memberikan catatan bagi presiden untuk melakukan reshuffle pada menteri terkait. Kendati demikian, dia tetap menghargai keputusan Jokowi, sebab reshuffle menjadi hak prerogatif seorang presiden.

Menurut Hasto, reshuffle tidak semata-mata ditujukan pada kader partai tertentu yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Akan tetapi, reshuffle dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja kabinet di akhir masa kepemimpinan Jokowi.

"Reshuffle ini tidak ditunjukkan pada partai tertentu, karena siapa pun yang menjadi pembantu presiden, setiap saat harus siap dievaluasi," katanya.

Baca Juga: Rencana KPU Gunakan Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu 2024, Reaksi Ketua DPW NasDem Jatim: Jangan Bikin Gaduh

"Apabila memang tidak berprestasi atau tidak mampu hanya untuk mengelola kebenaran data saja, itu menteri tidak mampu menyampaikan kebenaran data, dengan demikian kebijakan yang diambil tentu juga menjadi tidak tepat," tambahnya.

Namun demikian, Hasto juga tidak menampik jika reshuffle juga berkaitan dengan prinsip politik. Pasalnya, menteri yang diisukan akan di-reshuffle berasal dari Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Bakal Calon Presiden 2024, Anies Baswedan.

Baca Juga: Jika Presiden Jokowi Salah Langkah, Reshuffle Kabinet Malah akan Merugikan Rakyat

Hasto menilai, deklarasi tersebut nyata menjadi antitesa bagi kepemerintahan Jokowi. Berdasarkan landasan konstitusional, ia menyebut sudah selayaknya muncul kesadaran politik untuk Partai Nasdem menarik diri dari pemerintahan.

"Sudah seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa kepada presiden yang sedang menjabat, muncul kesadaran politik untuk menarik diri. Jadi mendukung presiden itu bukan untuk mendapatkan enaknya," tegas Hasto.