Bukannya Fokus Malah Prediksi Sistem Pemilu, Ketua KPU Kena Kritikan Tajam: Dia Lagi Berhalusinasi!

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Ali Sahab menilai, statement yang dilontarkan Ketua KPU RI,  Hasyim Asyari soal wacana pemilu 2024 kembali dilakukan secara proporsional tertutup tidak etis diucapkan sebagai pejabat publik.

"Saya kira  beliau (Hasyim Asyari) sebagai pejabat publik dalam berstatemen harus mempunyai landasan dan kajian akademis. Kalau dari statemen yang disampaikannya, saya tidak tahu persis apakah (Ketua KPU RI) punya landasan yang jelas atau tidak," ujar Ali Sahab menanggapi statemen Ketua KPU RI,  Hasyim Asyari yang dianggap membuat kegaduhan bagi kalangan elit partai ini.

Baca Juga: Girang Dengar Partai Ummat Lolos Jadi Peserta Pemilu, Amien Rais Puji Kinerja KPU: Alhamdulillah...

Menurutnya, pemilu yang menerapkan proporsional tertutup atau terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun sangat disayangkan, jika Ketua KPU RI melontarkan wacana bahwa Pemilu 2024 menerapkan proporsional tertutup dalam menentukan calon legislatif atau anggota dewan.

"Saat  ini tidak perlu melontarkan wacana. Saat ini KPU harus konsen di pemilu 2024 saja. Setelah itu, silahkan ditata seperti apa," kata Ali Sahab di Surabaya, Jumat (30/12/2022)

Ali Sahab menambahkan, saat ini tidak elok untuk membahas wacana penerapan kembali proporsional tertutup. Karena yang diuntungkan adalah partai besar, dalam artian yang menentukan anggota dewan dari partai dan tidak ada secercah pemilih untuk memilih calegnya.

"Saya kira ini (wacana) kurang elok. Permainan sudah berjalan, ujug-ujug (tiba-tiba) wasit memberikan aturan baru," tegas pria juga sebagai staff Pengajar di Departemen Politik FISIP Unair ini.

Baca Juga: Isu Didepak Jokowi Gegara Anies Baswedan, Elite NasDem Nyatakan Siap Balik Melawan: Kita Sudah Tahu!

Hal senada juga diungkapkan, Pengamat Sosial dan Politik asal kota Surabaya, Lasiono Pemilu 2024 merupakan salah satu indikator atau tolak ukur dari demokrasi kehidupan bernegara di Indonesia. Keterbukaan dan kebebesan dalam pemilihan umum mencerminkan partisipasi masyarakat Indonesia.

"Saya kira statemen Ketua KPU RI yang menyatakan Pemilu 2024 tidak menutup kemungkinan kembali pada sistem proporsional tertutup dia sedang berhalusinasi terhadap sistem pemilu 2024 nanti. Karena Ketua KPU kaget, merasa begitu besarnya tanggung jawab yang harus dikerjakan sebagai penyelenggara pemilu. Ketua KPU RI ini hanya mencari gampangnya saja," ujar Lasiono.

Alumnus Magister Sosial Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini juga menegaskan pula, pernyataan Ketua KPU RI itu offside, karena sistem pemilu sudah menjadi ranah DPR RI dan pemerintah, yang nota bene lembaga politik yang melahirkan produk-produk undang-undang, termasuk UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

Baca Juga: Habis Anies dan Partai Ummat, Kini Prediksi Ketua KPU Soal Pemilu Disorot Tajam: Anda Tahu Sesuatu?

"Ketua KPU RI sudah membawa KPU ke wilayah politik praktis, dan saya kira, ini berbahaya. Padahal, KPU seharusnya independen, dan menjaga pelaksanaan pemilu berjalan dengan jujur, adil, transparan. Dan laksanakan saja apa yang menjadi tugas KPU sesuai dengan UU Pemilu. Ketua KPU RI tidak punya etika sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan, saya kira Ketua KPU harus mundur dan usut tuntas dugaan keterlibatan politik praktis KPU RI," tegas Lasiono

Disis lain Direktur Eksekutif Lembaga Survey dan Penelitian,  Jhon Consulindo mengungkapkan, statemen Ketua KPU RI itu ngawur dan harus ada penindakan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca Juga: Perjuangan Amien Rais Senggol Jokowi Berbuah Hasil, Partai Ummat Sah Jadi Peserta Pemilu 2024!

"Seharusnya DKPP segera turun memintai keterangan Ketua KPU RI, karena Ketua KPU RI tanpa dia sadari telah mencederai demokrasi di Indonesia,” tandas Jhon Consulindo