Terbitnya Perppu Cipta Kerja Jelang Lengsernya Presiden Jokowi, Disebut Sebagai Bentuk Pembangkangan Terhadap Konstitusi

Ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refly Harun mengatakan, terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai bentuk pembangkangan yang nyata terhadap konstitusi.

Dalam konteks ini kata dia, pembangkangan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)--yang menerbitkan Perpu tersebut.

"Saya kira ini pembangkangan terhadap konstitusi yang nyata, secara sadar dilakukan oleh Presiden. Karena yang menerbitkan Perppu oleh Presiden," jelas Refly.

Baca Juga: ‘Gelagat’ Aneh Koalisi Perubahan, Disebut Refly Harun Jelang Pilpres Malah Saling ‘Gantung’ Satu Sama Lain

Refly berpendapat, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terbit atas perintah untuk membentuk undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara, MK menyatakan bahwa Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat sebagaimana Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

"Nah berarti kalau kita pahamkan kalau MK itu sebagai The Guardian of The Constitution, sebagai penjaga konstitusi, maka sengaja dengan jelas, dengan sadar presiden sudah membangkang terhadap konstitusi," jelas Refly.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja, dua hari jelang pergantian tahun.

Baca Juga: Refly Harun Bilang Megawati Ketar-Ketir Sama Ganjar: Dia Canggih, Jadi Ancaman Buat Trah Soekarno

"Hari ini tanggal 30 Desember Tahun 2022, presiden sudah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," kata Mahfud saat konferensi pers di di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Penerbitan Perppu 2/2022 itu berpedoman pada Peraturan Perundangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU7/2009.