Habis Uni Eropa, Kini China, Aksi Jokowi Larang Ekspor Bijih Bauksit Bikin Asing Menjerit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit yang berlaku sejak Juni 2023. Langkah berani ini dinilai akan membuat negara-negara asing menjerit seperti pelarangan ekspor bijih nikel.

"Jokowi tidak pandang bulu, kalau pelarangan ekspor bijih nikel mentah membuat Eropa menjerit, kini muncul kebijakan yang akan berlaku sejak juni 2023 tentang pelarangan ekspor bauksit," kata politikus Dedek Prayudi dalam konten YouTube-nya "Gagasan Uki".

Baca Juga: Dukung Larangan Ekspor Bijih Bauksit, Pemerintah Diminta Buat Peta Jalan Hilirisasi

Menurut Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) 90 persen bijih bauksit yang ada di Indonesia atau 36 dari 40 juta ton pada hari ini diekspor ke china.

"Negara pengimpor bijih bauksit Indonesia saat ini adalah China sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan 2023, maka bisa dipastikan china yang akan dirugikan karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok bijih bauksit yang akan diolah," kata Ketum Perhapi Rizal Kasli.

Selanjutnya, Pengamat energi dan ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, sebelum revisi UU No. 3 Tahun 2020, mengamanahkan pelarangan ekspor hasil tambang dan mineral tanpa dihilirasi di dalam negeri berlaku paling lambat pada 2014, namun dengan adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang dan ancaman Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur untuk memberlakukan larangan ekspor tersebut

"Baru sekarang presiden Jokowi berani melarang ekspor bijih nikel dan bauksit," tambah Fahmy.

Sementara Uki, sapaan akrab Dedek, mengatakan Jokowi blak-blakan mengatakan bahwa Indonesia mempersilakan negara-negara yang akan melakukan guagatan ke WTO atas kebijakannya itu.

"Kalau digugat takut, mundur, gak jadi, ya gak akan menjadi negara maju," imbuh Uki.

Dilanjutkan Uki yang menirukan Jokowi, "saya sampaikan ke menteri, terus tidak boleh berhenti, tidak berhenti di nikel (pelarangan ekspor) tapi juga yg lain."

Uki menilai, nantinya dari hasil penyetopan ekspor bijih bauksit dan pengembangan hilirisasi bauksi di dalam negeri penddapatan negara bakal alami kenaikan yang sangat signifikan dari 21 triliun yang dicapai tahun ini, akan menjadi 62 triliun apabila hilirisasi terjadi.

Baca Juga: Hilirisasi Bauksit Terkendala Finansial, Investor Enggan Biayai Smelter

"Kini dengan adanya larangan ekspor bauksit, kita tunggu apakah tiongkok lagi lagi bersedia untuk tunduk dengan ketentuan hilirisasi dengan Indonesia," terangnya.

Presiden Jokowi, papar Uki, telah membuktikan bahwa tidak ada kepentingan lebih tinggi dari kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini dilakukan agar kelak indonesia tidak menyesal lagi seperti apa yang terjadi dengan minyak bumi, diekspor dengan harga murah dan diolah luar negeri dan dibeli dengan harga mahal," imbuhnya, menambahkan.