ICW Sebut Agenda Reshuffle Jokowi Berat pada Kepentingan Politik: Bagi-bagi Jabatan!
Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Ghaliya Putri Sjafrina, menilai kebijakan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak didasari oleh kinerja para menteri, tetapi lebih pada pertimbangan politik.
Meski reshuffle merupakan hak prerogatif seorang presiden, Almas menilai agenda perombakan kabinet tersebut mesti merujuk pada kinerja para menteri. Dengan begitu, dia tidak membenarkan langkah reshuffle yang mengedepankan kepentingan politik berbagi jatah kekuasaan.
"Ini bukan soal bagi-bagi jabatan, bukan soal pengumpulan pengkondisian modal untuk pemilu 2024, tetapi bagaimana memastikan kementerian-kementerian tersebut atau lembaga-lembaga negara tersebut itu berjalan sesuai fungsi dan wewenangnya," kata Almas dalam konferensi persnya di bilangan Cikini, Jakarta, Jumat (6/1/2023).
"Presiden melakukan reshuffle dua tahun belakangan ini, agaknya reshuffle itu bukan berangkat dari evaluasi baik buruknya menteri ataupun wakil menteri menjalankan tugasnya, tapi lebih berat pada pertimbangan pencampuran kontestasi politik," tambahnya.
Almas khawatir, jika reshuffle hanya didasari oleh kepentingan politik tanpa mempertimbangkan kinerja kementerian, Indonesia akan stagnan pada persoalan-persoalan yang dipicu oleh ego politik sektoral.
Ditambah dengan masa bakti yang tinggal setahun lagi menuju kontestasi pemilu 2024, Almas menilai legacy Jokowi sebagai presiden patut dipertanyakan kembali jika terus mengedepankan kepentingan politik dalam setiap pemilihannya.
"Kalau dia (Jokowi) kemudian hanya fokus pada me-reshuffle tanpa pertimbangan-pertimbangan memaksimalkan kinerja kementerian, saya khawatir kita akan stagnan pada persoalan-persoalan seperti saat ini, bahwa reshuffle itu untuk kepentingan pencampuran politik pemilu 2024 saja," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi beberapa kali menyinggung isu reshuffle dalam beberapa kesempatan. Terbaru, Jokowi kembali menyinggung isu tersebut pada saat ditemui wartawan dalam kunjungan di PT Pertamina Hulu Rokan, di Kota Dumai, Provinsi Riau, Kamis (5/1/2023).
"Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi dikutip dalam YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Sementara itu, partai pengusung pemerintahan Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mendorong presiden untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, mengaku partainya mendorong agar Jokowi segera mengevaluasi Nasdem juga dilatarbelakangi oleh kepentingan politik yang dinilai telah bersebrangan dengan Nasdem paska mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
Dia menilai, sudah semestinya Nasdem menarik diri dari koalisi pemerintah. Pasalnya, partai yang diketuai Surya Paloh tersebut dinilai telah mendeklarasikan tokoh oposisi yang selalu bertentangan dengan kebijakan Jokowi.
Baca Juga: Dipercepat! Ali Ngabalin Sebut Reshuffle Kabinet Bakal Dilakukan Bulan Ini
"Satu kinerja, dua termasuk partainya. Kalah memang gentle betul seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya, lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," kata Djarot saat di temui wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
"Sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah antitesa Pak Jokowi," tambahnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: