KSP Moeldoko: Kewenangan BP2MI Harus Diperkuat Untuk Lindungi Pekerja Migran

Pemerintah telah menunjukkan keberpihakan yang serius terhadap nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI), terlebih di era kepemimpinan Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Hal itu seperti disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.IP, saat Pelepasan PMI Korea Selatan dalam program G to G, di Jakarta, Senin.

‘’Tepuk tangan untuk Pak Benny Rhamdani, selaku Kepala BP2MI. Sebagian besar kita ketika duduk, malah berdiam saat melihat situasi di depan mata. Kita tahu ada sejumlah permasalahan, jadi kalau kita menjabat di sebuah tempat itu bukan berapa lamanya kita memimpin, tapi seberapa banyak yang telah kita lakukan. Itu yang telah dikerjakan Pak Benny," katanya.

Dia berharap kewenangan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diperkuat, agar mampu meredam segala persoalan dalam memberikan perlindungkan kepada para pekerja migran. 

Penguatan BP2MI, menurut dia, lantaran semakin maraknya agen-agen ilegal penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kini telah merugikan banyak masyarakat. 

"BP2MI sudah melangkah jauh (memberikan perlindungan kepada PMI), tinggal bagaimana dengan agen-agen (ilegal) itu, ini harus jadi konsen kita semuanya. Terlebih, BP2MI pada P2-nya itu kan perlindungan pekerja migran Indonesia, jadi intinya semuanya harus terkoordinasi lah. Demi mencapai tujuan, bagaimana menyiapkan pekerjaan migran yang baik," ujarnya.

Moeldoko menambahkan, KSP dan BP2MI akan mempercepat pertemuan dalam rangka memberikan keputusan yang berpihak pada PMI. Menurut dia, sebelumnya telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk mencari format tepat melindungi kepentingan PMI. 

"Untuk itulah berbagai upaya telah dilakukan negara, agar PMI diberikan kemudahan, negara selalu hadir memberi yang terbaik bagi warganya, termasuk PMI. Pak Benny Rhamdani telah melakukan tugas yang semestinya,’’ ujar Moeldoko.

Moeldoko menyebut Benny Rhamdani telah membuat sesuatu yang luar biasa untuk PMI, dan dukungan terhadap BP2MI agar PMI dibebaskan biaya penempatan juga disampaikan Moeldoko. 

Moeldoko memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan terus hadir di tengah PMI, khususnya dalam membuka solusi demi menghilangkan praktek-praktek agen ilegal. 

Dia menilai praktek-praktek pengiriman PMI secara ilegal harus dihilangkan sehingga harus disusun skema pengiriman pekerja migran yang mudah, mulai dari pra-penempatan hingga penempatan. 

“Semua pihak harus terlibat. Negara pada dasarnya betul-betul hadir untuk kalian semua, kita memahami angkatan kerja baru di indonesia ini cukup besar tiap tahunnya," tutup Moeldoko.

Sebelumnya, dalam acara pelepasan 302 PMI ke Korea Selatan, Benny Rhamdani memaparkan keberhasilan menjalankan program pelindungan dan penempatan PMI, juga menjelaskan tentang pencegahan terhadap sindikat penempatan ilegal PMI. Yang menurutnya begitu membahayakan. Benny menyampaikan apresiasi atas keberpihakan KSP terhadap PMI.

‘’Sudah terpotret dalam beberapa kali pertemuan bersama Pak Jenderal Moeldoko, dimana keberpihakan beliau pada PMI jelas. Saya saksinya. Saya bersaksi atas itu, dimana pembebasan biaya pada PMI yang diperjuangkan BP2MI mendapat dukungan beliau. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Moeldoko, insya Allah kita akan terus memberi kerja-kerja terbaik bagi PMI. Terima kasih juga sudah hadir dalam acara pelepasan PMI Korea Selatan kali ini,’’ ujar Benny.