Refly Harun Sebut Mekanisme PDIP Sebagai Partai Politik Agak Feodal, Ternyata Alasannya….

Ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Refly Harun mengatakan sistem pemilihan atau penentuan calon presiden (capres) pada partai PDIP termasuk cara yang feodal. 

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengatakan penentuan siapa yang akan diusung adalah hak istimewa bagi dirinya.

"Saya ketum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikan lah ketum terpilih, hak prerogatif siapa yang akan dicalonkan," kata Megawati.

Baca Juga: PDIP Dikudeta Jokowi dan Ganjar Tak Akan Terbukti, Sinyal Trah Soekarno Jaya Lagi: Itu Ada Dua...

"Saiki nunggin nggak ada, ini urusan gue," tambahnya di hadapan ribuan kader.

Refly kemudian mengkritik cara kerja pemilihan capres, yang menurut dia seharusnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

“Kalimat terakhir ini nggak juga ya,memang dari semua partai politik itu baru disebut-sebut tetapi yang terpenting adalah mekanisme partai politiknya yang katakanlah yang ‘rodo’ feodal,” kata Refly melansir dari youtube channelnya, Rabu (11/01/23). 

“Ya saya tahu dulu ada perdebatan kader PDIP Adian Napitupulu ya mengatakan begini. Karena ini kesepakatan, forum tertinggi partai kongres memberikan kewenangan kepada PDIP lalu tidak demokratisnya di mana?” kata dia.

Menurut Refly, kalau melihatnya (keputusan ini) sebagai sebuah demokrasi yang sifatnya prosedural. 

“Ada prosedurnya ya ditetapkan oleh kongres dan diberikan kewenangan satu orang secara prosedur,”jelasnya. 

Baca Juga: Jelang Pilpres 2024, Megawati Beri Ultimatum Bagi Kader PDIP yang ‘Membangkang’ Bakal Dipecat

“Tetapi secara substantif, rasanya ya tetap patut dipersoalkan secara substansi. Prosedural yes, tapi substansi itu sama dengan demokrasi ala Orde Baru,” tambanya.

Ia mencontohkan, ketika ada pemilihan di MPR semua partai politik akan memilih Presiden Soeharto sebagai calon tunggal. 

“Bahkan PDI pun yang sekarang baru siap berusia 50 tahun menjadi bagian dari sebuah seremonial politik seperti itu” ungkapnya.