BPK Sebut Ada 10.249 Penerima Bansos Tidak Tepat Sasaran, Begini Tanggapan Mensos Risma

Pada pertengahan tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 10.249 KPM penerima bansos Sembako/BPNT tidak tepat sasaran tercatat dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menanggapi itu, Mensos Tri Rismaharini menyampaikan para penerima bansos pada Sistem AHU Kemenkumham yang dinilai tidak tepat sasaran itu tercatat di antaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.

Baca Juga: Kalau Benar Anies Baswedan Korupsi Dana Bansos DKI Jakarta, Guntur Romli: Sama Hinanya dengan Kasus Penggelapan Dana oleh ACT!

“Padahal kalau dicek (di dalam database), orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu (pada Sistem AHU). Tapi realitanya mereka miskin,” tandas Mensos, dalam keterangan resmi, Sabtu (14/1/2023).

Atas hasil temuan BPK tersebut, Mensos Risma mengatakan pihaknya telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Untuk diketahui, pembekuan data tersebut merupakan tindak lanjut temuan BPK setelah melakukan pemadanan data KPM pada by name by address (BNBA) data salur bansos Sembako/BPNT, dengan data pada Sistem AHU Kemenkumham. 

Baca Juga: Anies Diganyang Dugaan Korupsi Bansos DKI, Tumben Heru Budi Ogah Cawe-Cawe!

“Keputusan kita, harus kita berikan shock therapy. Kita akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti kita akan evaluasi,” ucap Risma.

Risma juga menyampaikan, dirinya telah menemui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, untuk membicarakan persoalan tersebut agar dilakukan pengecekan data kembali. 

"Saya minta semua pihak yang memberikan data KPM agar dilakukan pengecekan secara detail dan teliti sebelum dimasukkan ke Sistem AHU," katanya.

Baca Juga: Heru Budi Pilih Diam saat KPK Respons Dugaan Korupsi Bansos Era Anies: Enggak Bisa Komentar...

Selain itu, Mensos juga mengajak serta Aparat Penegak Hukum (APH) dan perguruan tinggi untuk mendiskusikan permasalahan tersebut.

"Supaya semua orang belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan,” ucap Risma.