Heru Budi Pilih Diam saat KPK Respons Dugaan Korupsi Bansos Era Anies: Enggak Bisa Komentar...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Setelah heboh kabar dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) DKI tahun 2020 saat Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberi respons.

Namun, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memilih bungkam soal respons KPK tersebut. Saat ditanya, ia menyatakan tak mau berkomentar.

Baca Juga: Kalau Benar Anies Baswedan Korupsi Dana Bansos DKI Jakarta, Guntur Romli: Sama Hinanya dengan Kasus Penggelapan Dana oleh ACT!

"Enggak bisa komentari. Silakan nanti dibahas (oleh KPK)," ujar Heru di Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Heru merasa dugaan korupsi bansos yang terjadi tahun 2020 itu tak ada kaitan dengan dirinya yang baru menjabat sebagai Pj Gubernur 17 Oktober 2022 lalu. Karena itu, ia tak mau melakukan penelusuran lebih jauh mengenai dugaan ini.

"Itu lama, tahun 2020, saya enggak tahu. Saya enggak masuk ke arah situ. Tapi kan waktu itu (penyaluran bansos) sudah selesai, kan," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kabar dugaan korupsi bansos pandemi Covid-19 tahun 2020 yang disebut-sebut terjadi pada era mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dugaan korupsi itu berupa beras yang terbengkalai di gudang dengan nilainya yang mencapai triliunan rupiah.

Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan kepada masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melapor ke lembaga antikorupsi.

"Terkait dengan itu, nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak. Tetapi prinsipnya, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," kata Ali kepada wartawan pada Kamis (12/1/2023) kemarin.

Dia bilang, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, dengan melakukan proses verifikasi terlebih dahulu. "Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindak lanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," ujarnya.

Untuk diketahui, akun Twitter @kurawa lewat cuitannya mengaku mendapatkan informasi penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran Rp3,65 triliun, Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD itu.