Diundang di Acara Internasional, Anies Baswedan Dinilai Sudah Sampaikan Pandangan Tidak Beradab

Dalam presentasinya di acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak – Regional Outlook Forum 2023 di Singapura, Selasa, (10/1/2023) lalu, bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan menyebut proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur itu dalam konteks demokrasi atau proses politiknya minim peran serta atau keterlibatan dan partisipasi publik.

Sontak, pernyataan Anies dalam forum internasional itu mendapat kecaman dari beberapa pihak, salah satunya adalah warganet, Toto Kartarahardja.

Ia menganggap apa yang disampaikan Anies tidak beradab dan telah menjelekkan pemerintah bangsanya sendiri di forum International.

"Sungguh tak beradab, menjelekkan pemerintah bangsanya sendiri di forum International. Wright or wrong is my country, " cuit warganet yang juga pernah menuding HMI adalah ormas binaan PKS dan menyebut jika HMI adalah kadrun ini, dikutip FAJAR.CO.ID, Sabtu (14/1/2023).

Baca Juga: AHY Klaim Partai Demokrat Tidak Ngotot Usung Kader untuk Temani Anies Baswedan: Tidak Boleh Memaksa

Diketahui, Toto Kartarahardja juga pernah menuding mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, sebagai Ketua Persiapan Pelaksanaan Penegakkan Syariat Islam di Sulawesi Selatan yang kemudian tudingan itu pun dibantah oleh juru bicara Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019 itu, Husain Abdullah tersebut.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan putri Presiden RI Ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang juga Direktur The Wahid Institut, Yenny Wahid, menjadi pembicara dalam Panel Discussion of ISEAS Yusof Ishak – Regional Outlook Forum 2023 di singapura.

 Baca Juga: Mungkinkah PDIP Usung Megawati di Pilpres 2024? Puan Maharani: Gila! Nggak Lah...

Anies mengaku, sebuah kehormatan berpartisipasi sebagai pembicara bersama dengan Yenny Wahid itu. 

"Sebuah kehormatan dapat berpartisipasi sebagai pembicara dalam Panel Discussion of ISEAS Yusof Ishak – Regional Outlook Forum 2023 bersama dengan Yenny Wahid di Singapura," cuit Anies Baswedan di linimasa Twitternya, seperti dikutip dari FAJAR.CO.ID, Minggu (15/1/2023).

Menurut Anies, ia dan Yenny Wahid diundang membicarakan reformasi di Indonesia.

 "Senang bisa kembali berdiskusi dan berbagi pendapat di forum ini. Berbagi panel dan berdiskusi dengan teman-teman lintas negara terkait outlook politik negara-negara di Asia Tenggara. Kali ini, kami diundang untuk membicarakan Reformasi di Indonesia," beber calon presiden usungan Partai NasDem ini.

Anies menjelaskan, di tahun ini Indonesia akan memperingati 25 tahun reformasi. 

"Tahun ini, 2023, Indonesia akan memperingati 25 tahun gerakan Reformasi sejak tahun 1998, yang menandai berakhirnya rezim otoriter dan dimulainya sistem demokrasi baru," bebernya.

Baca Juga: Kalau Benar Anies Baswedan Korupsi Dana Bansos DKI Jakarta, Guntur Romli: Sama Hinanya dengan Kasus Penggelapan Dana oleh ACT!

Dia berharap agar perlu dilakukan upaya dan diskusi untuk mengenal, memahami, dan memperbaiki hal yang menjadi isu-isu persatuan di negara. 

"Dengan segala pandangan politik yang ada saat ini, perlu dilakukan upaya dan diskusi mengenai bagaimana cara kita mengenal, memahami, dan memperbaiki hal yang menjadi isu-isu persatuan di negara," urainya.

Dalam presentasinya di acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak – Regional Outlook Forum 2023 di Singapura itu, Anies menyebut pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur itu dalam konteks demokrasi atau proses politiknya minim peran serta atau keterlibatan dan partisipasi publik. 

Hal itu sebagai ironi demokrasi karena justru memperlihatkan tanda bahwa demokrasi tidak dipraktekkan secara utuh.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Beras Bansos Era Anies Baswedan Terkuak ke Publik, Totalnya Hingga Rp2,85 Triliun

Pernyataan ini menyambung presentasi dari Yenny Wahid yang memaparkan soal indikasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, yang sinyalnya muncul dari melemahnya peran serta atau partisipasi publik dalam setiap proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik oleh pemegang kekuasaan.