Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kinerja KPK Dipertanyakan, Cepat Tangkap Lukas Enembe Tapi Harun Masiku Masih Buron

        Kinerja KPK Dipertanyakan, Cepat Tangkap Lukas Enembe Tapi Harun Masiku Masih Buron Kredit Foto: Twitter/Riau1Official
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Dengan penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe ini publik kembali mempertanyakan keberadaan buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku

        Diketahui hingga saat ini Harun Masiku sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Januari 2020. 

        Dia diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta.

        Baca Juga: Anies Baswedan Diisukan Ditangkap KPK Akibat Terbukti Korupsi Bansos DKI Rp2,85 Triliun, Refly Harun: Konten Hoax!

        Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku sebagai anggota DPR F-PDIP menggantikan Riezky Aprilia melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

        Sejak Januari 2020 sampai saat ini Januari 2023 artinya sudah 3 tahun Harun Masiku masih belum juga jelas keberadaannya. 

        Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mempertanyakan kinerja KPK, menurutnya daftar buronan lama KPK juga harus segera ditangkap.

        Baca Juga: Megawati Banggakan Kisah Kader PDIP dari Sopir Truk Jadi Bupati, Netizen Nggak Tahan Julid: Maksudnya yang Ditangkap KPK Itu?

        “Kinerja KPK di bawah Firli Bahuri ini dipertanyakan mengapa lembaga KPK yang memiliki instrumen dan resources yang sangat besar tapi sudah 3 tahun tidak mampu menangkap seorang Harun Masiku,” jelas Achmad melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/01/22). 

        “Ini tentunya menjadi pertanyaan kita bersama menangkap seorang gubernur Lukas Enembe KPK hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja namun menangkap seorang Harun Masiku KPK sampai saat ini tidak mampu,” jelas dia. 

        Jika seperti ini, Achmad merasa akan sangat mudah memancing kecurigaan publik dengan sistem ‘tebang pilih’ kasus yang dilakukan KPK. 

        Baca Juga: Wah! Bau Dugaan Korupsi Bansos Era Anies Makin Tercium Kuat, KPK Siap Bertindak: Kami Akan Cek...

        “Jangan sampai kecurigaan publik tentang adanya praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi itu benar adanya,” tutupnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: