Insiden Berdarah di Morowali Timbulkan Pertanyaan, Anwar Abbas Singgung Soal Kejujuran PT GNI: Apa Pemerintah Tidak Punya Data yang Akurat?

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas ikut menyoroti soal bentrokan berdarah yang terjadi di Morowali yang melibatkan kelompok karyawan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Anwar Abbas menyebut insiden ini menimbulkan tanda tanya besaar mengenai keterbukaan pihak perusahaan kepada Pemerintah mengingat Menkopolhukam Mahfud MD minta pihak PT GNI terbuka soal ketenagakerjaan mereka.

Baca Juga: Jaksa Sebut Brigadir J dan Putri Candrawathi Lakukan Perselingkuhan, Irma Hutabarat: Dalilnya Nggak Masuk!

“Pernyataanpemerintah melalui Menkopolhukam yang meminta PT GNI supaya bersikap terbuka dalam menyediakan data kepada pemerintah telah membuat kita bertanya-tanya tentang masalah kejujuran dari PT GNI selama ini sehingga akibatnya pemerintah tidak memiliki data dan informasi yang lengkap serta akurat tentang berbagai hal yang terkait dengan usaha dari PT GNItersebut,” jelas Abbas dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (18/1/23).

Baca Juga: Heboh 'Jokowi-Firaun', Rudi Sebut Cak Nun Harusnya Makin Tua Makin Bijak: Sudah di Luar Batas!

Menurut Anwar Abbas, sangat disayangkan jika memang PT GNI tidak terbuka soal informasi sehingga pemerintah tidak punya data yang akurat.

Jika benar PT GNI tak terbuka, maka menurut Anwar Abbas mereka tidak tunduk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia.

“Hal ini tentu sangat kita sesalkan karenaPT GNIterkesan tidak tunduk dan tidak patuh kepada ketentuan yang ada dalam negara RI,” jelasnya.

Abbas juga menilai patut didalami lagi kemungkinan tidak tunduknya PT GNI pada pada hukum di Indonesia karena bisa jadi ini secara tidak sengaja telah merugikan Indonesia.

Baca Juga: Telak! Jokowi 'Dihajar' Habis-habisan oleh Megawati saat Pidato HUT PDIP, Rocky Gerung Soroti Wajah Jokowi: Saya Lihat Dia Menunggu...

“Sangat patut dicurigai berbagai kemungkinan tindak penyelewengan dan pelanggaran hukumtelah mereka lakukah sehingga tidak mustahilakibat dari tindakan mereka negara dan rakyat indonesia telah dirugikan padahal dalam konstitusi negara kita,” jelasnya.

Baca Juga: Khawatir Perilaku Kekuasaan Menyimpang, Soekarnois Putuskan Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden: Santun, Cerdas, dan Sabar!

“Padahal dalam konstitusi negara kita seperti yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 3 telah dinyatakan dengan tegas bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertanyaannya seberapa besar hasil dari pengolahan SDA tersebut yang di dapat oleh negara kita dan oleh mereka,” ujar Anwar.