Dihujam Kritik Sana-Sini, Anwar Ibrahim Bantah Menanam Benih Nepotisme di Malaysia
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadapi kritik atas penunjukan putri sulungnya Nurul Izzah, yang kehilangan kursinya dalam pemilihan umum, sebagai penasihat di bidang ekonomi dan keuangan.
Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak dibayar alias sukarela, para kritikus mengatakan penunjukan itu terlihat seperti nepotisme, karena Izzah (42) tidak memiliki pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan.
Baca Juga: Anwar Ibrahim Bertandang ke Singapura, Hasilnya Bikin Rakyat Malaysia Bangga
Transparency International Malaysia (TI-M), sebuah organisasi non-pemerintah, mengatakan langkah tersebut “memberikan sinyal yang salah, dan jika tidak diperbaiki, itu akan menjadi faktor yang akan muncul di Indeks Persepsi Korupsi”.
“Mudah-mudahan Perdana Menteri turun tangan dan melakukan penyesuaian agar kita tidak kehilangan bakat Nurul Izzah,” kata Presiden TI-M Muhammad Mohan seperti dikutip harian The Star.
Seorang mantan anggota kelompok aktivis pro-Anwar juga mengecam keputusan tersebut.
“Persepsinya sederhana. Dari 32 juta orang, benarkah tidak ada orang lain yang bisa menjadi penasihat Perdana Menteri?” kata mantan sekretaris Otai Reformis Abdul Razak Ismail seperti dikutip oleh Free Malaysia Today.
Beberapa pendukung lama Anwar mengatakan mereka tidak senang dengan pengumuman tersebut.
Sekretaris perusahaan Michael Ariva (42) mengatakan kepada Strait Times: “Saya sangat kecewa. Saya telah menjadi pendukung kuat Anwar sejak masa Reformasi. Dia selalu menentang nepotisme dan menjanjikan reformasi. Nurul Izzah tidak memenuhi syarat. Itu adalah nepotisme.”
Datuk Seri Anwar pada Selasa (31/1/2023) membela penunjukan putrinya itu.
“Nepotisme adalah di mana (anggota keluarga) diberikan posisi untuk menyalahgunakan kekuasaan, memperkaya diri sendiri, mendapatkan kontrak dan mendapatkan bayaran yang sangat besar. Ini bukan masalahnya," katanya kepada wartawan.
Izzah memiliki gelar di bidang teknik dan gelar kedua di bidang kebijakan publik dan sosial dari Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat. Dia adalah wakil presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), yang dipimpin oleh ayahnya.
Dalam pemilihan umum terakhir, dia kehilangan kursi parlemen Permatang Pauh, kubu tradisional PKR, dari Perikatan Nasional dengan hampir 6.000 suara. Dia memenangkannya pada tahun 2018 dengan hampir 16.000 suara.
Kekhawatiran tentang nepotisme dalam politik Malaysia dipicu oleh berbagai insiden di masa lalu. Misalnya, mantan perdana menteri Abdullah Ahmad Badawi dikritik setelah menunjuk menantunya Khairy Jamaluddin sebagai penasihat dekatnya.
Ada juga ketidaksetujuan ketika Nona Nurulhidayah Ahmad Zahid, putri presiden Umno Zahid Hamidi --yang menjadi wakil perdana menteri pada bulan Desember-- diangkat menjadi dewan lembaga pemerintah SME Corporation pada Januari 2021.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait: