Investor Baru Masuk, Free Float GPSO Tembus 51%

PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) mencatat peningkatan jumlah investor seiring meluasnya kepemilikan saham publik yang telah melampaui ketentuan free float bursa, di tengah persiapan aksi akuisisi aset senilai Rp700 miliar dari entitas terafiliasi.

Berdasarkan laporan bulanan registrasi efek, jumlah pemegang saham GPSO hingga akhir Januari 2026 tercatat sebanyak 4.921 pihak, meningkat 415 investor dibandingkan Desember 2025 yang berjumlah 4.506 pihak. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya partisipasi investor publik setelah perubahan struktur kepemilikan Perseroan.

Manajemen GPSO melaporkan jumlah saham tercatat per akhir Januari 2026 mencapai 666,74 juta saham. Dari jumlah tersebut, sebanyak 340,37 juta saham atau setara 51,05 persen dimiliki publik dan dikategorikan sebagai free float.

Baca Juga: Tjokro Group Gaspol Transformasi GPSO, Bidik Aset Rp900 Miliar

Adapun pemegang saham pengendali, PIMSF Pulogadung, menguasai 326,37 juta saham atau 48,95 persen. Penerima manfaat akhir kepemilikan saham Perseroan atau ultimate beneficial owner (UBO) tercatat atas nama Kurniawan Eddy Tjokro.

PIMSF Pulogadung, bagian dari Tjokro Group, resmi mengambil alih GPSO pada akhir 2025. Sejak akuisisi tersebut, GPSO dipersiapkan sebagai kendaraan konsolidasi aset strategis Tjokro Group di sektor parts maker dan pengelolaan properti industri.

Mengacu pada keterbukaan informasi Rabu (21/1/2026), GPSO telah menandatangani Kesepakatan Induk Jual Beli Awal (Conditional Sale and Purchase Agreement/CSPA) untuk mengakuisisi aset senilai Rp700 miliar dari PT Morita Tjokro Gearindo dan PT Jaya Indah Casting.

Baca Juga: Tender Wajib Saham GPSO Dimulai, Tjokro Group Patok Harga Rp436 per Lembar

Aset yang akan diambil alih meliputi kepemilikan saham di PT Pulogadung Tempajaya, PT Tjokro Bersaudara Komponenindo, dan PT Jakarta Marten Logamindo, serta aset tanah dan bangunan di Kawasan Industri Jababeka I dan Kawasan EJIP, Bekasi.

Untuk mendanai transaksi tersebut, GPSO tengah mengkaji sejumlah opsi pendanaan, termasuk skema share swapmelalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) maupun penggunaan instrumen utang. Manajemen menegaskan seluruh aksi korporasi akan dijalankan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta melalui penilaian kewajaran oleh Kantor Jasa Penilai Publik independen.