Jokowi Tancap Gas Bangun IKN, Orang DPR Minta Agar Proses Ganti Rugi Pembebasan Lahan Diperhatikan
Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoroti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Puteri memberikan catatan penting pada keinginan pemerintah yang fokus mengejar target tahapan pembangunan proyek besar tersebut, salah satunya adalah soal ganti rugi pembebasan lahan pada pihak yang terdampak.
“Saya minta Otorita IKN mengawal proses ganti rugi atas pembebasan lahan di IKN kepada rumah tangga yang terdampak proyek ini,” ujar Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Kepala Otorita IKN di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip dari kerterangan resmi yang diterima, Rabu (8/2/23).
Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo menargetkan agar perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 pada 17 Agustus 2024 nanti berlangsung di IKN.
Menurut Puteri, proses pembebasan lahan harus didasari pada nilai-nilai kemanusiaan dan tanpa pemaksaan.
Baca Juga: Pengamat Soroti Tajam Narasi 'Heroik Jokowi' Soal Hilirisasi: Hati-hati, Bisa Jadi Bom Waktu!
“Kita harus tetap humanis dan jangan sampai ada pemaksaan kesepakatan,” jelasnya.
Bukannya tanpa alasan, Puteri menyebut ada keluhan nilai ganti rugi yang diberikan tidak sebanding.
“Padahal, banyak pihak yang menyebut harga tanah di IKN sudah melejit, sehingga perlu ganti rugi yang sesuai,” ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto