Dukung Anies Dibarengi Politik Identitas, Amien Rais Cs Ditegur Keras: Berbahaya, Sadarlah...
Kredit Foto: Andi Hidayat
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyorot tajam manuver kontroversial yang akan dilakukan oleh Partai Ummat.
Dirinya geram karena partai tersebut akan menggunakan politik identitas, terlebih memunculkan kampanye lewat tempat ibadah.
Baca Juga: Dukung Anies Baswedan Bareng Politik Identitas, Amien Rais: Kami Suka Tantangan!
Menurutnya, hal tersebut jelas sangat berbahaya dan sudah dapat dirasakan sebelumnnya pada pesta demokrasi tahun 2019.
“Kalau seperti itu (berpolitik di masjid) akan terjadi pertentangan sosial. Teman-teman Partai Ummat harus hati-hati karena akan menaikkan eskalasi pertarungan di tingkat akar rumput. Itu yang paling berbahaya,” katanya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (14/2) malam.
Bagja tegas menyatakan bahwa partai politik tidak boleh berpolitik ataupun kampanye di masjid maupun rumah ibadah lainnya. Sebab, masjid adalah milik bersama, bukan hanya milik pemilih partai politik tertentu.
“Apa jadinya jika semua partai melakukan politik identitas di masjid, gereja, pura, wihara, dan saling menyerang. Apalagi nanti di masjid, satu khotbah partai A, satu khotbah partai B. Itu harus sadar lah bangsa ini kita perlu belajar banyak dari (pengalaman) Pemilu 2019,” ujar dia.
Karena itu, Bagja mengingatkan Partai Ummat agar mengurungkan niatnya untuk menggunakan masjid sebagai tempat berpolitik. Dia juga meminta Partai Ummat memberikan klarifikasi terkait rencana penggunaan masjid tersebut.
“Kami akan mengingatkan Partai Ummat untuk tidak melakukan hal demikian. Masjid adalah tempat bersama umat Islam, yang pilihan politiknya bukan hanya partai Ummat,” kata Bagja.
Baca Juga: Yakin Langit Memberkahi Majunya Anies Baswedan, Amien Rais: Pertolongan Allah Akan Datang!
Jika partai besutan Amien Rais itu tetap berpolitik di Masjid, Bagja memastikan Bawaslu akan menindaknya. Penindakan secara tegas akan dilakukan saat masa kampanye, yakni 28 November 2023-10 Februari 2024.
Menjelang masa kampanye, Bawaslu tidak bisa menindak pelanggaran yang terjadi karena tidak diberikan kewenangan oleh UU Pemilu. Kendati begitu, kata Bagja, pihaknya akan tetap berupaya mencegah Partai Ummat berpolitik di masjid dengan cara meminta pemerintah daerah menegakkan peraturan daerah (perda) terkait larangan berpolitik di tempat ibadah. “Kami akan kerja sama juga dengan Kementerian Agama,” ujar dia.
Di tengah narasi agar tidak menggunakan politik identitas, Partai Ummat justru menegaskan akan memakai cara tersebut. Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, berpolitik dengan mengusung identitas Islam merupakan salah satu strategi partai besutan Amien Rais itu untuk memenangkan Pemilu 2024.
Baca Juga: Kritik Pinjamannya Anies Baswedan, Manuver Fahri Hamzah Disorot Tajam: Mending Bahas Utang Negara...
"Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas,” kata Ridho dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertama Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (13/2).
Ridho menjelaskan, partainya bersikap demikian karena narasi menentang politik identitas adalah wacana menyesatkan. Sebab, menentang politik identitas berarti sama saja dengan menghilangkan moralitas agama dalam dunia politik. Akibatnya, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional.
“Ini (wacana menentang politik identitas) adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais,” ujar Ridho.
“Partai Ummat secara khusus akan melawan, dengan cara yang beradab dan elegan, narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas,” kata dia menambahkan.
Dengan semangat politik identitas, kata Ridho, partainya akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah SAW ketika melakukan setelah hijrah. Pasalnya, bagi umat Islam, masjid tidak hanya tempat ibadah.
“Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik,” ujarnya.
Ridho pun mempertanyakan aturan yang melarang aktivitas politik di masjid. Menurut dia, politik gagasan seharusnya diperbolehkan dibicarakan di masjid. Larangan seharusnya hanya untuk politik provokasi dan adu domba.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar