Ribut-ribut Tolak Vonis Mati untuk Ferdy Sambo, Eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Buka Suara

Vonis kepada terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah diberikan. Ferdy Sambo divonis mati, Putri Candrawathi 20 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun penjara, Kuat Maruf 15 tahun penjara, dan Richard Elizer 1 tahun 6 bulan.

Tak sedikit yang mengapresiasi vonis hakim yang diketuai Wahyu Imam Santoso, dan masing-masing anggota, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono. Namun, kritik terhadap vonis itu tak luput juga. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menyoal vonis mati yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo.

Baca Juga: Debat Soal Ferdy Sambo Disanggah Anak Buah Jokowi, Rocky Gerung Sampai Kegerahan, Sepatu Hampir Melayang!

Aktivis HAM menilai hukuman mati adalah hukuman yang ketinggalan zaman. Apalagi, 144 negara telah menghapus hukuman mati dan saat ini tersisa 55 negara yang mempertahankan. Amnesty Internasional, Komnas HAM, hingga mantan Komisioner Komnas HAM menilai, reformasi Polri lebih baik daripada mempertahankan hukuman mati.

Merespons sikap dari para aktivis HAM, publik di dunia maya ramai mengkritisi. Dinilainya, vonis terhadap sosok seperti Sambo telah tepat. "Nembak direncanain juga HAM ya? Aktivis kok goblok," kata pengguna Instagram @jjihaanf.

Tidak sedikit pula warganet yang menuding para aktivis HAM telah disuap oleh pihak Sambo. "Transeferan udah masuk pasti," ujar warganet @themorningstar.

"Aktivis HAM pada dapat amplop berapa," ucap @k4cank.

Merespons hal itu, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai angkat suara. Ia bercerita soal jalan yang ditempuh aktivis HAM yang sering kali melawan arus utama.

"Sering kali kami harus mengambil posisi yang tidak populer untuk mempertahankan prinsip HAM," imbuh Natalius, dikuip dari cuitannya di Twitter, Kamis (16/2/2023).

Baca Juga: Kasus Ferdy Sambo Masih Panjang, Menterinya Jokowi Malah Puja-puji Pengadilan: Ngaco!

Menurutnya, aktivis HAM bukanlah politisi yang mencari perhatian publik untuk menyenangkan hati rakyat. Mereka pun tak dapat gaji dari negara dari pekerjaannya.

"Kami kerja tanpa digaji negara juga tidak digaji rakyat. Kami bukan politisi yang mencari perhatian publik dan menyenangkan hati rakyat," pungkasnya.