Heru Budi Gercep Tangani Normalisasi Ciliwung, DPRD Fraksi PDIP: Anies Fokus Masukkan Air Hujan ke Perut Bumi

Berbeda dengan masa kepemimpinan Anies Baswedan yang terbilang lamban, walaupun baru empat bulan menjabat, pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, langsung mengejar proses normalisasi Kali Ciliwung untuk mencegah banjir. Pembebasan lahan pun dilakukan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa mengerjakan konstruksi.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyebut pengerjaan pembebasan lahan hanya soal kemauan kepala daerah. Beda dengan Anies, Heru Budi disebutnya memiliki kemauan kuat untuk menuntaskannya.

"Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pj (Heru Budi) untuk bisa melanjutkan normalisasi yang selama ini mandek. Sebenarnya ini cuma soal kemauan," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (22/2/2023).

Baca Juga: Targetkan Normalisasi Ciliwung Kelar Tahun Depan, Netizen Sindir Jokowi Pencitraan Jelang Pemilu

Selain itu, Anies juga disebutnya tak menjadikan normalisasi sungai sebagai prioritas program yang harus dikerjakan. Bakal calon presiden dari Partai NasDem itu lebih memilih kebijakan lain, seperti pembuatan sumur resapan untuk mengurangi dampak banjir.

Hingga akhirnya, program sumur resapan ini tak mendapatkan dukungan dari DPRD DKI dengan menyetop sokongan dana lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena dianggap tak efektif mengatasi banjir.

"Kenapa selama lima tahun normalisasi Ciliwung tidak dieksekusi, ya jelas karena itu bukan program prioritasnya dia (Anies). Saat itu prioritas beliau kan tidak membuang air ke laut, tapi air dari atas dimasukkan ke perut bumi (sumur resapan)," jelas Gembong.

Baca Juga: Blusukan ke Proyek Normalisasi Kali Ciliwung, Jokowi Macam Nyindir Eks Gubernur Anies: Setelah Berhenti Agak Lama...

Sebaliknya, Heru justru melihat normalisasi sungai sebagai program prioritas yang harus dikerjakan. Jajarannya bisa gerak cepat dengan memanfaatkan dana dari APBD untuk membebaskan lahan warga di bantaran kali.

"Pak Heru melihat bahwa perlu melanjutkan normalisasi yang selama ini mandek. Maka, dia fokus betul untuk bisa melanjutkan eksekusi untuk program normalisasi sungai itu," pungkasnya.

Kebut Proyek Normalisasi Ciliwung

Pj Gubernur DKI, Heru Budi, sebelumnya mengklaim bakal mengebut pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung. Pada tahun ini, rencananya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan melakukan pembebasan lahan seluas 6,5 hektare di bantaran sungai.

Proyek ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Apalagi, pengerjaan program pencegah banjir di Jakarta ini sempat mandek beberapa tahun lalu.

Baca Juga: Ditargetkan Rampung 2024, Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Normalisasi Sungai Ciliwung

Dalam pengerjaan normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI berperan untuk melakukan pembebasan lahan. Sementara itu, konstruksi untuk pemasangan beton dan pengembalian dalam serta lebar sungai ke bentuk aslinya dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepala Unit Pelayanan Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Roedito, mengatakan bahwa untuk tahun 2023 ini, pihaknya melakukan pembebasan lahan di empat kelurahan. Empat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu.

"Estimasi (pembebasan lahan) di Kelurahan Cililitan luasannya 0,8 hektare, Rawajati 1,5 hektare, Cawang 2,25 hektare, dan Kampung Melayu 1,95 hektare," ujar Roedito saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Usai melakukan pembebasan lahan, Kementerian PUPR akan membangun sheet pile atau tanggul dengan panjang trase sungai 4,3 kilometer.

Baca Juga: Ditargetkan Rampung 2024, Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Normalisasi Sungai Ciliwung

Rinciannya, tanggul di Kelurahan Kampung Melayu sepanjang 1,3 kilometer, Rawajati 1 kilometer, Cawang 1,5 kilometer, dan Cililitan 0,5 kilometer. Dana untuk pembebasan lahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023.

"Alokasi (pembebasan lahan) pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk tahun 2023 sekitar Rp496 miliar," ujar dia.

Baca Juga: Anies Disalahkan Mangkraknya Proyek Sodetan Ciliwung, Andi Sinulingga: Jokowi, Ahok, Djarot Gagal Bebaskan Lahan Warga Terdampak

Untuk tahun 2024, Pemprov DKI akan melanjutkan pembebasan lahan untuk pengerjaan Normalisasi Ciliwung sepanjang 3,2 kilometer. Lokasinya berada di Kelurahan Manggarai sepanjang 1,5 kilometer; Kelurahan Kebon Manggis 1,2 kilometer; dan Kelurahan Bukit Duri 0,5 kilometer.

Namun, untuk pembebasan lahan di tahun 2024 pihaknya belum memperhitungkan luas bidang lahan yang akan dibebaskan beserta anggarannya.

Baca Juga: Bukan di Era Anies, Eks TGUPP Gubernur DKI Bilang Proyek Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak Gara-gara Ahok: Justru Anies yang Ngalah...

"DPA untuk tahun 2024 belum (diproyeksikan)," pungkasnya.