Bersama Kemitraan, Kemendagri Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu global yang secara konsep sangat dibutuhkan bagi generasi sekarang dan masa depan.

Pembangunan berkelanjutan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.

Baca Juga: Ikuti Jokowi Soal Hilirisasi, Menteri Bahlil Siap Kawal Proyek Kawasan Industri Pupuk di Papua Barat

"Artinya ini berkelanjutan ke generasi yang akan datang, bukan hanya sekadar membangun jalan. Nah, saya pikir dengan KEMITRAAN ini bagaimana untuk membangun kolaborasi antarkementerian dan lembaga. Kalau Kemendagri saja tidak bisa," katanya di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Wempi menjelaskan implementasi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah dijabarkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Baca Juga: Empat Indikator Disertai Sinergi, Mendagri Tito Pede Melangkah Demi Suksesnya Perebutan Kursi Jokowi

Kedua aturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

"Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi semua, kita mempunyai tanggung jawab. Bagaimana misi ini terjadi ke depan, mengawal proses pembangunan ke depan lebih baik," ujar Wempi.

Meski begitu, perlu diakui pembangunan di daerah Papua sejauh ini masih mengalami beberapa hambatan, seperti koordinasi antarlembaga yang belum efektif.

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.

Baca Juga: Legislator Tekankan Pentingnya Menjalin Dialog untuk Selesaikan Masalah dengan Separatis di Papua

"Untuk proses pembangunan yang kita harapkan ini, ada pembentukan badan khusus di Papua yaitu BP3OKP. Ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden, kita beberapa kali rapat untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan di Papua ini bisa segera terwujud," terangnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Laode M. Syarif, berharap pembangunan di Papua tidak menimbulkan kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di daerah lain. Karena itu, ia menekankan agar kesalahan-kesalahan demikian jangan sampai terulang.

Ia pun berharap model pembangunan di Papua dapat mendorong pelestarian alam dengan memperhitungkan konektivitas lingkungan dan pembangunan yang rendah karbon.

Baca Juga: Kementerian ESDM Targetkan Seribu Rumah Tangga Terlistriki di Papua dan Papua Barat Daya

Dia menyebut beberapa pertemuan internasional yang membahas terkait karbon perlu ditindaklanjuti dalam upaya menjaga alam yang diharapkan juga berdampak pada kesejahteraan rakyat.

"Agar pembangunan rendah karbon di Papua ini benar-benar bisa kita wujudkan," ungkapnya.