Heboh Ada Pegawai Pajak Minta Sri Mulyani Mundur, Stafsus Menkeu: Jangan Tebar Kebencian!
Kredit Foto: Kemenkeu
Salah seorang pegawai pajak menghebohkan jagat media sosial (medsos) lewat unggahan protes yang dilayangkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait laporan indikasi kerugian negara triliunan rupiah yang disebut melibatkan Menkeu dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dalam surat yang diunggah oleh akun Twitter @kafiradikalis dan ditulis oleh Bursok Anthony Marlon (BAM), yang diketahui merupakan Pejabat Kanwil DJP Sumatra Utara II, Unit Organisasi SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga itu, disebut bahwa laporannya terkait indikasi kasus tersebut sudah dua tahun mangkrak dan ditutup-tutupi. Penulis unggahan bahkan menyebut perkara itu sebagai 'kebusukan Sri Mulyani'.
Tak sampai di situ, berdasarkan surat yang sama, BAM juga memprotes Sri Mulyani soal keputusannya membubarkan klub motor gede DJP Belasting Rijder, yang BAM nilai semakin mencoreng citra DJP di mata masyarakat.
"Bahwa jikalau berbicara integritas, kenapa kok Ibu tidak mundur juga sekalian dengan Dirjen Pajak berikut para anggota komunitas Belasting Rijder-nya? Mengecam tindakan hidup mewah, tapi diri sendiri tidak bisa mengawasi dan diawasi sehingga tidak sadar telah melakukan hal yang sama, yakni mempertontonkan kemewahan dan membiarkan tindakan seperti itu selama ini," begitu kata BAM, dikutip dari surat tindak lanjut aduannya.
Menanggapi prahara tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, angkat bicara menjelaskan duduk perkaranya.
"Halo bung, belum apa-apa, kok sudah ngecap Ibu Sri Mulyani busuk?! Dibanding menebar kebencian, mustinya tak sulit ya mencari kebenaran. Pengaduan urusan pribadi BAM ini tak pernah dilengkapi substansi/bukti. Bagaimana mau diproses?" tegur Yustinus, dalam cuitan Twitternya @prastow, Rabu (1/3/2023).
Yustinus kemudian menjelaskan memang benar adanya BAM pernah menyampaikan pengaduan melalui WISE Kemenkeu mengenai perusahaan investasi tempat menampung dananya yang ia duga fiktif dan ada keterlibatan bank di dalamnya.
Dia menegaskan, aduan tersebut merupakan masalah pribadi BAM, yang laporannya diterima oleh Kemenkeu pada tahun 2022, bukan 2021 seperti yang disebutkan BAM.
"Pengaduan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu dan dinyatakan belum dapat ditindaklanjuti, dengan catatan agar pelapor mendetilkan dugaan penyimpangan yang tercantum dalam pengaduan. Pengaduan tak jelas, apa yang mau diproses?" ucap Yustinus.
Yustinus melanjutkan, hingga saat ini, BAM tidak memberikan bukti baru. Dia lalu mengatakan Itjen Kemenkeu telah meneruskan pengaduan tersebut ke OJK melalui surat nomor S-11/IJ.9/2022 tanggal 21 April 2022.
"Terakhir, BAM mengajukan pengaduan kembali 27 Feb 2023. Kami akan proses sesuai ketentuan," pungkasnya.
Baca Juga: Gaya Hidup Mewah Anak Buah Sri Mulyani Disorot, Pengamat: Menkeu Gagal, Mending Mundur
Terkahir, Yustinus menyampaikan rasa terima kasih atas seluruh masukan, aspirasi, dan kritik sekeras apapun. Menurutnya, itu 'vitamin' agar ke depannya Kemenkeu dapat berbenah dan lebih baik.
"Namun kami juga tak akan menolerir fitnah dan serangan tak berdasar. Mari tetap jaga etika dan kewarasan kita. Salam sehat," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Ayu Almas