Andai Uluran Tangan Ahok Diterima Anies Baswedan, Kebakaran Plumpang Bisa Tak Kejadian: Kita Open Data...

Kebakaran Plumpang memiliki sisi lain yang turut mendapatkan sorotan tajam, yakni bagaimana masalah terkait hal tersebut menjadi panggung politik di masa lalu.

Tiga sosok setidaknya berkaitan dengan wilayah tersebut, tiga sosok itu adalah Joko Widodo alias Jokowi, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca Juga: Sandiaga Uno Kader Setia Gerindra, Wacana Jadi Duet Anies Sudah Tertutup Habis: Keputusan Partai...

Ketiganya sama-sama memiliki janji politik yang pernah ditawarkan kepada masyarakat yang tinggal di Plumpang.

Jokowi misalnya yang pernah mendatangi kawasan tersebut jelang Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2012.

Jokowi lantas memberikan KTP dan KK untuk 715 keluarga di wilayah itu usai dirinya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta.

Selepas Jokowi, Anies juga 'mendekati' masyarakat di kawasan itu saat maju sebagai calon gubernur. Anies juga memberikan kontrak politik dari warga setempat yang ditandatangani pada tahun 2017.

Baca Juga: Harus Putar Otak Demi Tangani Masalah Kebakaran Plumpang, Heru Budi Hartono: Jokowi Berpesan...

Simpang siur kepemilikan lahan itu hingga kini masih menjadi polemik. Namun demikian, belakangan mulai terkuak bahwa tanah pemukiman yang terdampak parah kebakaran hingga menelan korban itu adalah milik PT Pertamina.

Wilayah yang berjarak cukup dekat dengan tanki-tanki berisi BBM Pertamina itu seharusnya memiliki fungsi sebagai buffer zone Depo Pertamina Plumpang.

Buffer zone adalah wilayah yang berperan sebagai penyangga dari area terkait guna memastikan keamanan dan mencegah kecelakaan fatal jika terjadi kerusakan atau kecelakaan.

Baca Juga: Tidak Gentar Menghadapi Anies Baswedan, Prabowo Siap Melawan: Rakyat Tinggal Memilih, Oke!

Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga pernah menyoroti pemukiman warga Tanah Merah. Saat menjadi rivalnya di Pilkada 2017 silam, Ahok sempat memperingatkan Anies agar tidak menjanjikan kontrak politik yang sulit terealisasi.

Terlebih, Ahok menyadari tanah yang berada di sekitar Depo Pertamina Plumpang seharusnya dikosongkan. 

"Biasanya, calon ini (Anies Baswedan) kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," kata dia pada 4 Oktober 2016.

Sayangnya, Anis Baswedan justru melakukan sebaliknya yakni menandatangani sebuah kontrak mengenai legalisasi perkampungan yang berada di atas tanah milik Pertamina.

Baca Juga: Lemahnya Suara Wakil Rakyat dalam Mengkritik Jokowi, Fahri Hamzah: Katanya Oposisi, Kok Memble!

Salah satu poin penting dalam kontrak politik Anies yakni berbunyi,"Kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah akan diakui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik."