Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang Memakan Korban Jiwa Dinilai Bermula dari Keputusan Anies Baswedan yang Salah
Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Anies Baswedan sempat berjanji pada warga Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara apabila dirinya memenangkan Pilgub pada tahun 2017, maka ia akan memenuhi keinginan warga agar bisa melegalkan kepemilikan tanah.
Kebijakan ini sekarang kembali dipertanyakan, tepatnya usai tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang memakan korban jiwa.
Aktivis Jaringan Islam Liberal dan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli pun mengungkap bahwa sejumlah buzzer Anies kerap melakukan serangan kepada Presiden Jokowi usai tragedi terjadi.
“Buzzer-buzer Anies melancarkan serangan pada Presiden Jokowi yang waktu itu sebagai gubernur DKI memberikan KTP kepada warga yang ada di sekitar depo Pertamina tersebut dan kemudian mereka salah memberikan data,” kata dia melansir dari Cokro TV, Selasa (07/03/23).
“Buzzer-buzzer Anis memberikan data bahwa ada kontrak politik Presiden Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur pada waktu itu kepada warga di Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara yang sebenarnya berlokasi yang jauh sekitar 16 km dari Plumpang Koja Jakarta Utara tempat depo Pertamina itu,” tambahnya.
“Jadi buzzer Anies berusaha menutupi bahwa Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI memberikan IMB kepada warga yang tinggal di area berbahaya tersebut,” jelasnya.
Menurut dia, Jokowi memberikan KTP kepada warga Plumpang di sekitar depo Pertamina adalah tindakan yang bertanggung jawab untuk mengakui mereka sebagai warga DKI tapi bukan untuk pengesahan tanah dan lokasi yang mereka tinggal.
“Karena ketika orang sudah menjadi resmi sebagai warga DKI maka tidak boleh di sewenang-wenangkan,” katanya.
“Karena itu Gubernur DKI selanjutnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun mengusulkan bahwa mereka benar adalah warga DKI,” ungkapnya.
Tapi jelas dia, Ahok meminta warga harus direlokasi kerusun agar tidak tinggal di tempat yang berbahaya.
“Tapi itu yang justru ditentang oleh Anies Baswedan dengan memanfaatkan atau mempolitisir isu yang ada di warga Plumpang,” ungkapnya.
“Anies juga menolak relokasi menolak penggusuran dan bahkan dia memberikan legalisasi atas nama IMB di kawasan tersebut,” tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty