Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Malinau, Menko PMK: Tetap Perlu Kerja Keras, Stunting Masih Tinggi

        Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Malinau, Menko PMK: Tetap Perlu Kerja Keras, Stunting Masih Tinggi Kredit Foto: Kemenko PMK
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kabupaten Malinau melakukan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang cukup baik di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Malinau yang telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen.

        Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau bisa menjadi contoh baik dalam menurunkan kemiskinan ekstrem di daerah lainnya.

        Baca Juga: Kaitkan Stunting dengan Ibu-Ibu Pengajian, Gelar Berderet Megawati Diungkit: Seorang Ilmuwan Harus Mempunyai Data dan Argumen!

        "Ini merupakan 'best practice' dan contoh baik yang bisa ditiru oleh pemerintah daerah lain dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem," ungkap Muhadjir dalam keterangannya, Selasa (7/3/2023).

        Meskipun angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Malinau sudah 0 persen, tetapi stunting di sana masih terbilang tinggi. Berdasarkan data SSGI 2022, stunting di Kabupaten Malinau sebesar 23,5 persen.

        Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 24,2 persen. Namun, dibandingkan rerata nasional 14 persen dan rerata provinsi sebesar 22,1 persen, prevalensi stunting Kabupaten Malinau masih tinggi.

        Baca Juga: Tak Lelah Atasi Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem, Menko PMK: Mutlak Dilakukan Demi Indonesia!

        Menurut Menko PMK, supaya angka stunting menurun, maka intervensi yang dilakukan perlu disesuaikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

        Muhadjir meminta supaya data P3KE bisa dioptimalkan dan disesuaikan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan khususnya penanganan stunting di Kabupaten Malinau. Dia meminta kepada Bupati Malinau untuk aktif melakukan valdiasi pendataan keluarga miskin ekstrem dan stunting di Kaltara. 

        "Kalau ternyata itu masih belum valid silakan divalidasi dan segera dikirim ke bupati wali kota dan dikirimkan ke Kemenko PMK. Bupati wali kota juga harus proaktif untuk meminta kades untuk memvalidasikan data terkait keluarga miskin ekstrem di desa," jelasnya.

        Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan 2022 sebesar 6,64 persen, mengalami penurunan bila dibandingkan 2021 sebesar 7,30 persen. Kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem di 2022 sebesar 0 persen, penuntasan dari angka 2021 sebesar 1,47 persen.

        Baca Juga: Menko PMK Ajak Mahasiswa Berkontribusi dalam Pengentasan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

        Malinau merupakan daerah kedua yang menuntaskan kemiskinan ekstrem. Sebelumnya, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, juga sukses menurunkan jadi 0 pada 2022 persen dari 0,94 pada 2021. Sesuai target Presiden Jokowi, pada 2024 kemiskinan ekstrem tuntas 0 persen. 

        Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, memaparkan langkah-langkah intervensi yang telah dilakukan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di daerahnya. 

        Baca Juga: Berbasis Data, Heru Budi Punya Jurus Jitu Tangani Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

        Hal itu disampaikannya dalam Rapat bersama Menko PMK dalam seri Roadshow ke-14 Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kaltara, pada Senin (6/3/2023).

        "Berbagai intervensi dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau, mulai dari intervensi di bidang pendidikan, ketahanan pangan, bidang pekerjaan, pemberdayaan UMKM, intervensi spesifik, dan intervensi sensitif," ujar Bupati Malinau. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rena Laila Wuri
        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: