Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ombudsman Terima 8.292 Laporan Masyarakat Sepanjang 2022

        Ombudsman Terima 8.292 Laporan Masyarakat Sepanjang 2022 Kredit Foto: Ombudsman
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ombudsman selama 2022 telah menerima sebanyak 8.292 laporan masyarakat dan menerima 11.427 konsultasi masyarakat di seluruh Indonesia.

        “Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat memperoleh hak pelayanan publik yang lebih baik,” kata Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam kegiatan Laporan Tahunan dan Peringatan HUT Ke-23 Ombudsman di Jakarta, kemarin.

        Dalam menangani laporan tersebut, Ombudsman menerima 91 kasus atau 1,09% keluhan, atau di bawah target maksimal 2,60%. “Kondisi ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sangat baik. Dalam pelaksanaan dukungan manajemen, pengelolaan anggaran makin akuntabel dan optimal, dengan penyerapan sebesar 95,95%,” tambahnya.

        Baca Juga: Ombudsman Sebut Masyarakat Dibatasi Praktik Kuota Layanan BPJS Kesehatan

        Ombudsman menyelesaikan Laporan Tahunan 2022 dengan tema Mengawasi Pelayanan Publik bagi Pemulihan Lebih Kuat. Tema itu, kata dia, berdasarkan pada Refleksi 2022 yang bertujuan untuk menuju terwujudnya pemulihan yang lebih kuat melalui pengawasan publik.

        “Indonesia mulai tumbuh menuju pemulihan yang lebih kuat pascapandemi. Kita dituntut berinovasi harus lebih baik daripada masa sebelum pandemi,” kata dia. Pada kegiatan tersebut, Najih juga tidak lupa mengingatkan tentang penguatan pengawasan yang merupakan bagian sistemik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

        “Tahun 2022 merupakan tahun ketika transformasi pelayanan publik harus beradaptasi dengan pandemi global,” ujarnya. Untuk di tahun 2023 ini, Ombudsman berharap terjadi percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

        "Tingkatkan kepatuhan standar pelayanan publik, mendukung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Semoga pelayanan publik berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Boyke P. Siregar
        Editor: Boyke P. Siregar

        Bagikan Artikel: