Pak Jokowi Tolong Jangan Diam soal Transaksi Mencurigakan Senilai Rp300 Triliun di Kemenkeu

Presiden Jokowi diminta menyikapi geger transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu dengan nilai Rp300 triliun. Apalagi keksiruhan ini diwarnai perbedaan pendapat antara Menko Polhukam Mahfud MD selaku pihak yang meniupkan isu dengan Menkeu Sri Mulyani, pimpinan tertinggi pada lingkungan Kemenkeu.

Pengamat politik, Ujang Komarudin menyebutkan, Jokowi harus menginstruksikan kedua menterinya untuk membuka data tersebut kepada publik. Langkah ini dianggap penting bukan hanya menghentikan kegaduhan namun berkaitan dengan kepercayaan publik.

“Mestinya Pak Jokowi turun tangan karena ini melibatkan pembantu-pembantu Presiden. Pak Mahfud MD ingin mengungkapkan kecurigaan transaksi Rp300 triliun yang melibatkan pegawai Kemenkeu. Sementara Bu Sri Mulyani meragukan data itu,” kata Ujang, di Jakarta, Sabtu (11/3/2023).

Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Kronologi Penemuan Safe Deposit Rafael Alun Senilai Rp37 Miliar: Itu Baru Sebagian Lho

Dia meyakini pengungkapan data tersebut juga penting agar tidak ada data yang dimanipulasi. Maka Presiden Jokowi juga harus intervensi untuk memasrikan kebenaran data yang diklaim Mahfud berdasarkan laporan PPATK.

“Kalau ini benar tentu menyakitkan bagi rakyat. Maka Pak Jokowi jangan diam saja, jangan lepas tangan. Harus menginstruksikan Menko Polhukam dan Sri Mulyani untuk membuka secara transparan agar tidak ada yang dimanipulasi,” ujarnya.

Menko Mahfud membeberkan adanya transaksi tak wajar di lingkungan Kemenkeu mencapai Rp300 triliun. Data ini didapat dari laporan PPATK. Belakangan Mahfud mengklarifikasi angka tersebut merupakan nilai pencucian uang di lingkungan Kemenkeu khususnya pada Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Sedangkan Sri Mulyani mempertanyakan angka tersebut dan metode penghitungannya. Sebab data yang dimiliki Kemenkeu berkoordinasi dengan PPATK sepanjang 2007-2023, dari total 74 ribu pegawai sebanyak 964 pegawai teridentifikasi oleh irjen memiliki transaksi mencurigakan.

Terlepas dari perbedaan pendapat ini, Ujang mengingatkan, sebaiknya Kemenkeu meresponsnya dengan perbaikan internal. Bila perlu melakukan bersih-bersih. “Karena ini uang rakyat maka rakyat perlu tahu dan presiden perlu intervensi, turun tangan terhadap masalah ini, karena mempengaruhi juga persepsi masyarakat,” tuturnya.