Akademisi Indonesia: Presiden Prabowo Terlalu Sering 'Membuat Baru Sesuatu yang Sudah Ada'

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof Henri Subiakto melontarkan kritik terhadap arah kebijakan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ia menilai pemerintah saat ini lebih mengedepankan pembentukan berbagai lembaga dan program baru dibanding memperkuat institusi yang telah ada, padahal program yang diciptakan sebelumnya juga sudah ada.

Menurut Henri, pola tersebut memunculkan kesan bahwa pemerintah menganggap sistem yang selama ini berjalan tidak memadai, padahal negara ini telah memiliki banyak institusi yang dapat diperbaiki dan diperkuat.

Baca Juga: Ganjar Tanggapi Pengumuman Berani Kaesang Maju di 'Kandang Banteng': Dia Memang dari Solo

"Presiden Prabowo kok seperti orang gak sadar, bikin negara dalam negara," ujar Henri, dikutip Selasa (28/7/2026).

Ia kemudian menyoroti rencana pendirian universitas baru. Menurutnya, Indonesia saat ini telah memiliki ribuan perguruan tinggi, termasuk ratusan perguruan tinggi negeri yang seharusnya menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitasnya.

"Di Indonesia sudah ada ribuan universitas, termasuk ratusan universitas negeri, tapi dia masih bikin 10 universitas baru," katanya.

Tak hanya sektor pendidikan tinggi, ia juga mengkritik kebijakan pemerintah dalam bidang koperasi. Ia menilai pembentukan koperasi baru menjadi pertanyaan karena jaringan koperasi telah lama tersebar di berbagai daerah.

"Sudah ribuan Koperasi Unit Desa di seluruh Indonesia, tapi masih bikin ribuan koperasi baru," ujarnya.

Kritik serupa disampaikan terhadap pembangunan dari Sekolah Rakyat. Menurut Henri, Indonesia telah memiliki puluhan ribu sekolah dasar sehingga perhatian pemerintah seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan yang sudah tersedia.

"Sudah puluhan ribu Sekolah Dasar di seluruh Indonesia, tapi tetap saja bikin sekolah baru, Sekolah Rakyat," tambahnya.

Henri berpendapat pemerintah semestinya memprioritaskan reformasi terhadap institusi yang sudah berjalan daripada membangun struktur baru. Ia menilai pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk dari sisi regulasi.

"Prabowo tidak mendahulukan memperbaiki dan membenahi yang sudah ada, tapi inginnya membuat lembaga baru yang sebelumnya sudah ada," ujar Henri.

Bahkan, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut dapat memunculkan persoalan hukum dan tata kelola apabila tidak diselaraskan dengan regulasi yang berlaku. Adapun hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan atas kritik tersebut.

Baca Juga: Kasus Ijazah Jokowi Berakhir Tanpa Pembuktian, Ahmad Khozinudin: Ternyata Tidak Semua Pahlawan...

"Malah apa yang dilakukan berpotensi melanggar regulasi. Jadi sebenarnya Prabowo itu presiden mana sih?" tuturnya.