Heboh Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu, Orang PDIP Tegas Minta Masyarakat Jangan Asal Bicara: Kita Harus Tetap Percaya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) benar-benar dapat sorotan beberapa waktu terakhir ini setelah gaya hidup mewah pejabatnya kena sorot serta temuan transaksi janggal Rp300 Trilun.

Mengenai situasi yang ada dihadapi Kemenkeu ini Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mengungkapkan sebagaimana pemberitaan yang tersebar, Kemenkeu sudah melakukan langkah sesuai dengan SOP yang berlaku terkait masalah yang menimpa mereka.

"Kalau nggak salah baca juga, sudah mulai dipilah-pilah mana yang berisiko rendah, sedang, tinggi. Yang tinggi, akan didalami lebih lanjut melalui proses-proses yang ada. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa ada suatu SOP yang berjalan dan tentunya kita harus percaya kepada SOP tersebut," lanjut Legislator dapil Sumatera Utara II itu.

Baca Juga: Bongkar Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD Didoakan Sehat dan Kuat

Dengan adanya keterbukaan informasi, publik juga dapat mengawasi jalannya proses yang dilakukan oleh Kemenkeu. Ia meminta agar berbagai pihak bersabar dan tidak memberikan komentar tanpa adanya data.

“Jadi untuk fair-nya kepada semua pihak kita harus percaya bagaimanapun juga pada sistem yang ada dalam hal ini dalam sistem Kementerian Keuangan, sistem pengawasan Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Politisi PDIP itu juga memahami kekecewaan yang ada di masyarakat setelah munculnya berbagai kasus di permukaan yang melibatkan para pejabat di Kemenkeu.

Tapi, ia menegaskan masyarakat harus tetap percaya pada sistem yang sedang berjalan.

Baca Juga: Biar Adil Soal 'Salah-salahan' Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: Jokowi, Ahok, Anies Baswedan, Heru Budi Salah Semua!

"Karena sekarang publik mengawasi ini, publik juga akan mendesak apa nih hasilnya nih? Kita tunggu aja gitu jadi kita nggak melampaui dari data yang disajikan di hadapan kita,” jelasnya.

“Kecewa itu adalah hal yang wajar tapi kita tetap harus positif, kita harus tetap percaya pada sistem kita tetap melakukan kewajiban kita membayar pajak," tambahnya.