Tugas Sri Mulyani Soal Temuan Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu Belum Selesai, Pemain di Belakangnya Harus Diumumkan
Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan bahwa tugas Menteri Keuangan, Sri Mulyani soal temuan transaksi janggal Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum selesai.
“Ini yaitu dengan mengatakan Mahfud mengatakan bahwa 300 triliun itu adalah pencucian uang yang dari hasil produksinya sangat sedikit, ini bahaya,” kata Anthony melansir dari Republic Merdeka TV, Rabu, (15/03/23).
“Ini harus dibenar-benar ditelusuri bahwa kalau itu pencucian uang, ya namanya pencucian uang itu adalah uang ilegal, uang kotor, uang hitam,” kata dia.
“Namanya pencucian uang, kalau di lingkungan pegawai pajak di lingkungan Kementerian Keuangan ada uang ilegal, uang hitam dan bukan uang korupsi,” tambahnya.
“Artinya apa? Ya harus ditelusuri uang itu dari mana. Bisa jadi dari narkoba. Apakah mereka bermain juga di narkoba? Jadi pedagang narkoba begitu? Ataukah itu dari illegal mining, atau dari judi atau human trafficking yang atau pelacuran?” tambahnya.
Anthony mengatakan semuanya pencucian uang itu harus dibongkar, pencucian uang inilah jauh lebih besar daripada korupsi berarti ini ada dua hal disini.
Pertama korupsi dan pencucian uang, hal ini harus benar-benar diminta penegak hukum maju untuk menyelidiki ini, ini tidak bisa dibiarkan.
“Dan kemudian adalah Sri Mulyani memberikan klarifikasi bahwa sudah menerima laporan, 266 berkas laporan. Tapi sejak 2007 seolah-olah Sri Mulyani mau mengatakan bahwa PPAT itu salah,” kata dia.
“Dia mengatakan, 2007 sampai 2009 ada 66 laporan, kemudian dari 2009-2023 baru ada yang namanya 200 laporan,” tambahnya.
Sri Mulyani sebelumnya mengatakan bahwa pihak Kementerian Keuangan sudah menindaklanjuti dengan mendisiplinkan anggota dengan disiplin yang dia punya.
“Jadi mereka ini mendisiplinkan korupsi gitu, disiplin artinya apa? Ya mereka mungkin memindahkan dengan pemeriksaan lain ke pendakian lain. Jadi laporan PPATK jangan sampai dijadikan seolah-olah bersih, mereka lalu berusaha mengganti-ganti tim,” jelasnya.
“Kalau Sri Mulyani mengatakan bahwa sudah disiplinkan, kita mau tahu siapa petugas yang disiplinkan itu. Dan kita mau tau karena, ini skandal sangat besar, 300 Triliun lho,” katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty