Sri Mulyani Gerah Tanggapi Simpang Siur Transaksi Rp300 Triliun, Ternyata Begini Kronologi Detailnya
Kredit Foto: Alfida Rizky Febrianna
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan klarifikasi untuk membantah tudingan banyak pihak yang menyebut adanya transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun yang bergerak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Heboh berita mengenai transaksi Rp300 Triliun berhubungan dengan dua surat PPATK nomer SE-2748/AT.01.01/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 dan Surat nomer SR/3160/AT.01.01/III/2023 dan pernyataan Menko Mahfud MD mengenai kedua surat itu. Lihat kronologis slide 1-6 untuk penjelasannya," tulisnya, lewat unggahan di Instagram @smindrawati, dikutip Selasa (21/3/2023).
Sri Mulyani mengungkapkan informasi soal transaksi ratusan triliun tersebut semakin hari semakin simpang siur. Untuk diketahui, isu ini pertama kali mencuat ke permukaan usai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Rabu, 8 Maret 2023 pak Mahfud MD menyatakan ke media ada pergerakan uang mencurigakan di Kemenkeu Rp 300 triliun, sumbernya surat PPATK ke Menkeu. Menkeu menanyakan ke Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, tidak ada surat PPATK diterima Kemenkeu hingga Kamis pagi pukul 08.00," beber Sri Mulyani.
Dia melanjutkan, keesokan harinya, yakni Kamis, 9 Maret 2023, tepatnya pada pukul 09.00 pagi, Ivan mengirim surat dengan nomor SR/2748/ AT.01.01/III/2023 yang tertanggal 7 Maret 2023.
"Surat dengan lampiran 36 halaman berisi daftar 196 laporan PPATK ke Itjen Kemenkeu sejak 2009-2023 berisi daftar nomer surat dan nama pegawai terlapor - dan tindak lanjut Kemenkeu. Surat PPATK ini tidak mencantumkan data uang Rp300 triliun," jelasnya.
Setelahnya, Sri Mulyani lantas menanyakan kembali ke Mahfud dan Ivan terkait informasi dan data Rp300 Triliun yang tidak ada dalam surat PPATK tersebut.
"Pada Jumat, 10 Maret 2023, Menkeu mengutus Wamenkeu, Irjen, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan Sekjen Kemenkeu menghadap Pak Mahfud untuk klarifikasi dan cek data agar tidak terjadi simpang siur pernyataan publik, diikuti penjelasan pers oleh Pak Mahfud dan Wamenkeu bahwa angka 300 Triliun bukan korupsi, namun transaksi yang berhubungan dengan tugas Kemenkeu," tegasnya.
Kemudian, pada Sabtu (11 Maret 2023) Mahfud hadir di kantor Sri Mulyani menjelaskan mengenai pernyataan terkait Rp300 Triliun bersama. Sri Mulyani menjelaskan seluruh isi 196 laporan PPATK sejak 2007, yang kata dia seluruhnya sudah ditindaklanjuti oleh Itjen Kemenkeu.
"Hingga Sabtu, 11 Maret 2023, Menkeu tetap belum menerima data Rp300 Triliun dari PPATK, jadi tidak dapat menjelaskan ke publik tentang Rp300 triliun. Menkeu meminta kepala PPATK menjelaskan ke publik secara detail dan transparan dan segera mengirim data ke Kemenkeu," katanya
Lalu, Sri Mulyani melanjutkan, pada Senin, 13 Maret 2023, Ivan baru mengirim surat SR/3160/ AT.01.01//2023 kepadanya, dengan lampiran 43 halaman berisi tabel daftar 299 surat yang telah dikirim PPATK kepada APH dan Kemenkeu sejak 2009-2023. Dalam tabel itu, dia berujar, tercantum nama (orang atau perusahaan) dan nilai transaksi Rp349,87 triliun yang diduga berindikasi tindak pidana pencucian uang.
"Selasa, 14 Maret 2023, Kepala PPATK Ivan bersama Itjen Kemenkeu (Awan) menjelaskan ke publik mengenai 300 Triliun bukan data korupsi Kemenkeu namun nilai transaksi yang beridikasi adanya tindak pidana pencucian uang," lanjutnya.
Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan dirinya meminta DJP, DJBC, dan Itjen meneliti seluruh daftar 300 surat dan angka transaksi yang dikirim PPATK. Diketahui, ada 99 surat dengan angka transaksi Rp74 Triliun ditujukan ke APH (Kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung). Kemudian 65 surat menyangkut transaksi berbagai entitas sebesar Rp253 Triliun. Lalu 135 surat terkait pegawai Kemenkeu, afiliasi dan individu/badan eksternal Kemenkeu.
"Contoh kasus yang sangat menonjol, yaitu surat PPATK nomer SR/205/PR.01/V/2020 tertanggal 19/05/2020 dengan nilai transaksi sangat besar, yaitu Rp189,27 Triliun dari 15 entitas perusahaan. DJBC telah melakukan penelitian transaksi ekspor-impor entitas tsb dan sudah dibahas bersama PPATK September 2020," papar Sri Mulyani.
Dia mengatakan, DJP juga melakukan penelitian dan menerima tambahan informasi dari PPATK dalam surat nomor SR/595/PR.01/X/2020. Dari penelitian itu, diketahui bahwa transaksi Rp189 triliun itu justru merupakan kerja sama Tripartit atau Jagadara (DJP-DJBC-PPATK) terkait dugaan TPPU melalui transaksi impor, ekspor emas, dan money changer oleh 15 perusahaan/perorangan pada periode 2017-2019.
"Kemenkeu akan menindaklanjuti LHA PPATK dengan proses hukum sesuai tugas Kemenkeu, baik yang menyangkut pegawai Kemenkeu maupun pihak lain sesuai peraturan perundangan-undangan. Hingga 2023 ini telah 17 kasus TPPU yang ditangani DJP yang menyelamatkan uang negara Rp7,88 T dan 8 kasus TPPU yang ditangani DJBC nilai Rp 1,1 Triliun," ungkapnya.
Baca Juga: Mahfud MD Buka-bukaan Soal Transaksi Mencurigakan Pejabat Kemenkeu: Lebih Dari Rp300 Triliun!
Terakhir, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus fokus menjalankan tugasnya menjaga Keuangan Negara, dan membersihkannya dari tangan-tangan kotor dan korupsi.
"Mari hargai mereka yang bekerja jujur dan kompeten. Terimakasih semua pihak yang terus mendukung perbaikan Kemenkeu dan ikut menjaga Keuangan Negara dan Indonesia," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: