Konser Blackpink Diizinkan, Giliran Bukber Pejabat Dilarang, Jokowi Buat Habib Keheranan: Dia Kurang Ramah dengan Umat Islam

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboebakar Alhabsyi menyorot tajam pelarangan buka puasa secara bersama-sama alias bukber untuk kalangan pejabat negara di Indonesia.

Dirinya mengatakan hal tersebut tak seharusnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi, hal ini seperti blunder yang sangat fatal.

Baca Juga: Isu Bukber Pejabat Dilarang Gegara Jokowi Khawatir Akan Umat Islam, Gus Yaqut: Dia Sangat Concern...

Menurutnya, Jokowi seperti ingin mengesankan bahwa dirinya kurang ramah dengan masyarakat yang memeluk agama Islam.

"Dengan adanya larangan seperti ini, akan mengesankan beliau kurang ramah dengan umat Islam," kata Habib Aboe, demikian ia biasa disapa, dalam keterangannya, Jumat (24/3/2023).

Menurut Habib Aboe, jika alasan larangan berbuka ini adalah Covid-19, pasti ingatan pertama masyarakat adalah hajatan mantu Presiden Jokowi. 

"Saat itu pengamanan saja lebih dari 2 ribu orang, dan undangan sampai 6 ribu orang, bisa digelar dan aman-aman saja," ulasnya.

Baca Juga: Kontroversi Bukber Pejabat Dilarang, Manuvernya Jokowi Disorot Tajam: Rezim Takut Umat Islam Bersatu

Bahkan terakhir, lanjut, grup vokal asal Korea Selatan, Blackpink bisa mengadakan konser dengan 70 ribu penonton. Saat itu, tidak ada alasan Covid-19 dalam penyelenggaraannya. 

"Tapi kenapa tetibanya saat Ramadan, orang mau buka bersama, alasan Covid-19 kembali muncul," ungkap dia. 

Baca Juga: Puan Maharani Temui Jokowi Hari Ini, Minta Wejangan Sebelum Ikut Pilpres?

Habib Aboe berpendapat, dengan edaran itu akhirnya menjadi pertanyaan, apakah memang Covid-19 ini hanya akan mengancam orang buka bersama saja. 

Baca Juga: Mendadak Jokowi Larang Bukber Gegara Covid-19, Dokter Tifa Terheran-heran: Masih Ingat, Bapak?

"Tentunya, sebuah kebijakan yang diambil seharusnya didasarkan pada persamaan perlakuan. Jika yang lain bisa ngumpul-ngumpul sampai ribuan orang, kenapa saat buka bersama hal ini jadi dilarang," pungkas mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.