Menyambut Ramadan dengan Melarang Bukber Pejabat, Manuver Jokowi Enggak Tepat: Ini Jelas Tak Bijaksana...
Kredit Foto: Istimewa
Elite Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini menyorot tajam kebijakan pelarangan buka puasa bersama alias bukber dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Walaupun hanya berefek kepada pejabat negara, kebijakan ini sangatlah tidak tepat apalagi muncul tiba-tiba di Ramadan.
Jokowi seharusnya lebih bijaksana dalam mengambil kebijakan, jangan sampai melukai hati dari masyarakat yang beragama Islam.
"Larangan meskipun itu ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri jelas tidak bijaksana bagi umat Islam yang sedang sukacita menyambut bulan ramadhan," kata Jazuli, Sabtu (25/3).
Seperti diketahui larangan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet RI Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Surat itu diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3). Adapun alasan yang tercantum, yakni karena saat ini masih dalam transisi pandemi Covid-19 menuju endemi.
Jazuli mengatakan tidak ada alasan kuat dalam larangan buka puasa bersama. Sebab, faktanya kegiatan-kegiatan keramaian sudah dibuka semua. Termasuk dalam kunjungan-kunjungan presiden dan kegiatan berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Konser musik di kota-kota besar dengan penonton puluhan ribu juga sudah diizinkan.
"Pemerintah harus arif memahami budaya dan tradisi bangsa sendiri yang sisi manfaatnya sangat besar,” paparnya.
Dia mengatakan buka puasa bersama bagi pegawai itu bisa jadi sarana pembinaan spiritual aparatur yang efektif, sehingga meningkatkan kualitas kinerja birokrasi karena tepat sarana dan momentumnya.
“Bukber juga bisa mengokohkan hubungan emosional antara atasan dan bawahan dalam suasana yang lebih cair," ungkapnya.
Baca Juga: Tak Usah Memamerkan Nikmat, Larangan Bukber Pejabat dari Jokowi Sangat Tepat: Dia Melihat Situasi...
Oleh karena itu, lanjut dia, buka puasa bersama adalah wujud nyata dari kerukunan, kebersamaan dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat.
Buka puasa bersama menumbuhkan semangat kekeluargaan yang hangat. "Bukankah itu merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila?" tanya Jazuli.
Anggota Komisi I DPR ini meminta pemerintah membatalkan surat larangan bukber tersebut daripada kontraproduktif dan menimbulkan kesan tidak baik di kalangan umat Islam.
Terlebih lagi, kata dia, sudah banyak tokoh dan ormas yang menyayangkan dan menyarankan serupa.
"Kalau pemerintah bijak seharusnya tidak perlu ada larangan-larangan seperti itu. Kan, bisa saja malah dianjurkan dengan pelaksanaan yang sederhana tetapi fokus pada esensinya. Jadi, lebih baik surat tersebut ditarik atau dicabut," pungkas Jazuli.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar