Keluarkan Larangan Bukber, Jokowi Takut Terjadi Silaturahmi Politik Kelompok Tengah Kanan? Refly Harun: Bisa Ubah Konstelasi Politik!

Presiden Jokowi dapat sorotan tajam mengenai kebijakannya yang melarang mengadakan acara Buka Puasa Bersama (Bukber) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pejabat Negara.

Mengenai hal ini, Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Refly Harun melihat ada prespektif lain dari larangan bukber ini. Menurut Refly, larangan bukber dikarenakan Jokowi dan istana khawatir terjadi silaturahmi politik para pihak tengah kanan.

“Kenapa dilarang? Karena dia bisa jadi ajang silaturahmi, ini yang buat kekuasaan kemudian tidak nyaman,” ujar Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Senin (27/3/23).

Baca Juga: Refly Harun Ungkap Luhut Binsar Pandjaitan Bawa Misi Saat Bertemu Surya Paloh: Dia Diberi 2 Pilihan!

Refly mengungkit momen buka puasa bersama yang diadakan NasDem yang mana dihadiri sejumlah tokoh termasuk Anies Baswedan dan Jusuf Kalla serta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan.

Bahkan salah seorang menteri Jokowi yang juga Ketua Umum Golkar Airlangg Hartarto kedapatan hadir pada acara tersebut yang menimbulkan spekulasi merapatnya partai beringin ke kubu Anies.

“Kalau kita lihat gambarnya, terlihat betul bagaimana buka puasa bersama itu jadi ajang silaturahmi. Barangkali ini yang dikhawatirkan penguasa istana agar jangan sampai jalan silaturahmi ini membuat perubahan konstelasi politik,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Partai NasDem mengadakan bukber yang dihadari sejumlah nama besar di dunia politik.

Selain Anies dan Surya Paloh, perwakilan dari Demokrat dan PKS yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi turut hadir. Tak lupa sosok Jusuf Kalla (JK) dan Airlangga Hartarto (Golkar) juga terlihat hadir.

Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengingbau agar pejabat negri tidak menggelar buka puasa bersama di bulan Ramadan 1444 H.

Arahan Jokowi ini sebagaimana disampaikan melalui Sekretaris Kabinet atau Mensesneg Pramono Anung lewat Surat Sekkab bernomor 38/Seskab/DKK/03/2023 pada 21 Maret 2023.

Baca Juga: BLACKPINK Konser Nggak Dipermasalahkan, Larangan Bukber Selama Ramadan yang Dikeluarkan Jokowi Dinilai Aneh dan Tak Relevan

Adapun isinya, surat tersebut memberikan arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama tersebut ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan/Lembaga.

Berikut isi tiga poin arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan pada 21 Maret 2023:

• Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemic. Sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
• Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444H agar ditiadakan.
• Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

"Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih," demikian tulis surat tersebut.