AFMGM ASEAN 2023 Dimulai, BI Ingin Porsoalan Aset Kripto Bisa Ditangani Bersama-sama

Pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) yang merupakan bagian Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dalam jalur ekonomi khususnya pilar keuangan, akan berlangsung mulai hari ini, 28 Maret 2023 hingga 31 Maret 2023 di Bali.

Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo mengatakan, keberadaan aset kripto atau mata uang digital akan menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut. Baca Juga: Bank Bakal Diizinkan Punya Aset Kripto, Tapi Penuhi Syarat ini Dulu ya

"Hal ini akan menjadi pembahasan kita yang utamanya melihat keberadaan dalam konteks cryptocurrency, ini memang bisa cross dengan isu digital. Artinya pembahasan kripto ini kita lihat itu punya manfaat dan juga punya masalah. Manfaatnya, masing-masing negara sudah mengambil manfaatnya sudah mengimplementasikan, tapi yang penting bagaimana kita bersama menangani masalah aset kripto," ujar Dody saat media briefing di Bali, kemarin.

Dody membeberkan, pada saat ini masalah kripto dan stable coin salah satunya terkait ketidakpercayaan pada currency tersebut, kemudian siapa nanti yang men-take over bila terjadi permasalahan karena ini merupakan private digital currency. Menurutnya, hal ini berbeda dengan sovereign digital currency yang kalau ada masalah nanti kita akan mengambil rights atau hak dari bank sentralnya. 

"Untuk mengatasi masalah kripto ini adalah kesamaan daripada negara-negara kawasan untuk masalah aturan, pengawasan, same business, risk, regulation antar digital currency dengan sifatnya yang berupa tradisional. Kita ingin kembali ingatkan dan bangkitkan bahwa permasalahan di emerging market itu lebih berat kalau sudah menyangkut terkait ketidakpercayaan dari masyarakat," jelasnya. Baca Juga: Berbalik Positif, BI Prediksi Penyaluran Kredit Baru Perbankan Semringah di Februari 2023

Lebih lanjut, Dody bilang, mata uang digital gejolaknya lebih besar daripada antar rekening sehingga ada kendala impak makro finansial yang harusnya dapat diliha otoritas bank sentral. Lalu masalah lainnya ialah kesulitan mengontrol aktivitas perdagangan barang dan jasa yang menggunakan mata uang digital atau cryptocurrency.

"Ujungnya harga inflasi, ada makro impact yang sebenarnya tantangan. Nggak hanya di regional tapi juga di global mengakui bagaimana monitor, pengaturannya, aturannya seperti apa, supervisi dan ujungnya yang paling sulit data gap, datanya bisa diperoleh nggak? Kalau data gap muncul itu yang menyulitkan otoritas, kalau di G20 salah satunya data gap inisiative, masalah digital, tidak mudah ya kita peroleh karena ini hal baru," tuturnya.