Realisasi Belanja di Sumatera Utara Hingga 28 Februari 2023 Sebesar Rp7,22 Triliun

Realisasi Belanja di Sumatera Utara hingga 28 Februari 20223 tercatat sebesar Rp7,22 triliun (11,36% dari pagu). Realisasi tersebut tumbuh 2,28%(yoy) yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,87 triliun, tumbuh 23,04% (yoy), dan Transfer ke Daerah sebesar Rp5,35 triliun, terkontraksi 3,43% (yoy).

Kepala Perwakilan Kemenkeu/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut, Syaiful, mengatakan, pertumbuhan belanja pemerintah pusat dipicu tingginya pertumbuhan belanja modal sebesar 277,03% (yoy) dan belanja barang 27,62% (yoy).

Baca Juga: Gubernur Sumut Ajak Masyarakat Belanja di Stan UMKM dan Pedagang Kecil saat F1H2O Danau Toba

"Transfer Ke Daerah terealisasi sebesar Rp5,33 T, terkontraksi 3,43% (yoy), disebabkan terkontraksinya DAU sebesar 10,61% akibat belum terpenuhinya persyaratan dokumen penyaluran," katanya, Selasa (28/3/2023).

Realisasi Dana Desa tumbuh signifikan sebesar 239,04% (yoy), sebagian realisasinya dialokasikan untuk BLT kepada masyarakat. Defisit anggaran Februari 2023 tercatat sebesar Rp1,81 triliun, nilai tersebut lebih baik 34,17% dibanding tahun sebelumnya.

Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 28 Februari 2023 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 14.649 debitur dengan total penyaluran Rp69,17 miliar. Realisasi ini tumbuh signifikan mencapai 653,76% (yoy) didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

"Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru terealisasi Rp243,57 miliar yang disalurkan kepada 2.882 debitur, penyaluran tersebut terkontraksi 89,98% (yoy) yang disebabkan aturan pembiayaan bagi UMKM baru ditetapkan pada akhir Januari 2023," ujarnya.

Sejalan dengan tema APBN 2023, yakni "Optimis dan Tetap Waspada", Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) di Sumatera Utara sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumut I, Edy Wahyudi, mengatakan, kinerja perpajakan di Sumatera Utara sangat baik pada dua bulan pertama di tahun 2023, yakni tumbuh sebesar 45,52% (yoy), dengan perolehan sebesar Rp4,56 triliun atau sebesar 13,59% dari target.

"Berdasarkan jenis pajaknya, mayoritas jenis pajak utama mampu tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2022. Kontributor terbesar berasal dari PPH Non-Migas (57,55%) dan PPN (41,44%)," katanya.

Kepala Kanwil DJBC Sumut diwakili Kabid Kepabeanan & Cukai Iwan Riswanto mengatakan, kinerja penerimaan yang berasal dari bea dan cukai di Sumatera Utara terealisasi Rp483,18 miliar (14,47% dari target), terkontraksi 50,66% (yoy) yang dipicu penurunan bea keluar (-73,94% yoy) akibat penurunan signifikan harga referensi CPO dan turunannya.

"Pertumbuhan terjadi pada Bea Masuk sebesar 2,53% (yoy) didorong kinerja dari impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan serta komoditas pokok antara lain beras, gula, kacang-kacangan, dan pupuk," ujarnya.

Penerimaan Cukai juga tumbuh 10,28% (yoy), didukung pertumbuhan produksi Hasil Tembakau dan Cukai MMEA yang mulai membaik. PNBP terus mengalami peningkatan, s.d. 28 Februari 2023 terealisasi Rp361,62 miliar atau 19,89% dari target.