Lantik Lima Pejabat Eselon 1 Kemenkumham, Yasonna: Buatlah Terobosan Kreatif

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly resmi melantik lima orang pimpinan tinggi (pimti) madya baru di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Selasa (4/4/23).

Dalam sambutannya, Yasonna meminta para pejabat eselon I tersebut melahirkan berbagai terobosan kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Baca Juga: Elite PDIP Ungkap Tak Ada Terminologi Koalisi VS Oposisi, Yasonna: Kita Anut Sistem Parlementer!

“Saya harapkan saudara dapat menjaga amanah tugas dan kepercayaan ini dengan bekerja sebaik-baiknya. Lakukan berbagai terobosan kreatif melalui digitalisasi, dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” kata Yasonna dalam sambutannya di Kantor Kemenkumham, Selasa (4/4/23)

“Mau tidak mau, suka tidak suka, meningkatkan pelayanan publik yang baik harus dengan menggunakan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan publik kita,” tambahnya.

Yasonna mengklaim, kementerian yang dipimpinnya masuk dalam salah satu kementerian yang terbaik diantara kementerian lainnya. Dia meminta agar capaian tersebut merosot.

Oleh sebab itu, Yasonna menegaskan agar para pejabatnya menyadari tanggung jawab besar untuk meningkatkan pelayanan publik. Dia juga meminta jajaran untuk bisa melakukan transformasi digital untuk memaksimalkan pelayanan tersebut.

"Semakin baik dengan menggunakan teknologi informasi,” katanya.

Sebanyak dua direktur jenderal (dirjen), dua kepala badan (kabadan), dan satu orang staf ahli yang ditahbiskan ini diharap dapat melakukan berbagai upaya perubahan, cepat beradaptasi, dan tidak menyalahgunakan wewenang integritas.

Baca Juga: Said Abdullah Sindir Wacana Koalisi Gemuk Presiden Jokowi: Yang Tentukan Kemenangan Bukan Jumlah, Tapi Solidaritas Partai!

“Bentuk team work yang solid untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan yang baru atau membutuhkan perhatian khusus,” kata Yasonna

Selain melakukan berbagai terobosan kreatif melalui digitalisasi, Yasonna juga meminta kepada pejabat baru ini untuk menempatkan komitmen kepentingan organisasi Kemenkumham menjadi hal yang paling utama. Hal ini bertujuan untuk menjadi lebih fokus dalam melaksanakan tugas, fokus dalam mendukung kebijakan pemerintah, dan berhasil mencapai tujuan organisasi.

“Ketiga, pedomani dan implementasikan bahwa setiap pekerjaan harus didasari dengan tata nilai yang sudah saya gariskan, yakni PASTI dan core value Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan Bapak Presiden Republik Indonesia yakni BerAKHLAK,” katanya.

Baca Juga: Kuatkan Konsolidasi Jelang Perebutan Kursi Jokowi, Target Golkar Jakarta Selatan: Suara Naik Empat Kali Lipat!

Kemudian, lanjut Yasonna, hindari perbuatan dan menjaga sikap yang berpotensi memberikan dampak negatif, serta mencoreng nama baik Kemenkumham di tengah pesatnya kemajuan media sosial dan era keterbukaan informasi saat ini.

“Kita harus saling mengingatkan untuk menjaga dengan baik institusi Kemenkumham. Terakhir, jangan ragu untuk memberikan koreksi sejak awal, sehingga tidak menimbulkan risiko bagi organisasi,” katanya. 

“Beri hukuman dan tindakan tegas bagi jajaran yang melanggar. Jadilah pimpinan yang dapat diandalkan dan menjadi contoh yang baik,” tambahnya.

Salah satu hal yang ditekankan Yasonna adalah pada berubahnya nomenklatur dan organisasi baru Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbangkumham).

“Selain mempunyai tugas dan fungsi yang baru, (BSK) juga memerlukan penyesuaian karena perubahan core bussiness. Semula penelitian dan pengembangan, saat ini berubah menjadi perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan,” tandasnya.

Kelima orang pimti madya yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42/TPA Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah Dirjen Kekayaan Intelektual (KI), Min Usihen yang menggantikan Razilu sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen KI; serta Dirjen HAM, Dhahana Putra yang meneruskan tugas sebelumnya sebagai Plt. Dirjen HAM.

Baca Juga: Lewat Kolaborasi dan Teknologi, Yasonna Yakin Isu Perdagangan Manusia Bisa Teratasi

Nama lainnya adalah Iwan Kurniawan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM yang menggantikan Asep Kurnia sebagai Kepala BPSDM Hukum dan HAM; Kepala BSK Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta yang menyulih Iwan Kurniawan sebagai Plt. Kepala BSK Hukum dan HAM. Terakhir adalah Asep Kurnia dengan jabatan anyarnya sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.